5 Kementerian yang Anggarannya Dipangkas Sri Mulyani Seperti Bahlil

—

Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran beberapa kementerian untuk tahun depan. Salah satunya, Kementerian Penanaman Modal yang dikeluhkan oleh Bahlil Lahadalia.

Sesuai aturan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 dan Buku II Nota Keuangan 2024 yang dikutip CNNIndonesia.com pada Kamis (13/6), setidaknya ada lima kementerian lainnya yang anggarannya berkurang dari RAPBN 2024.

Pertama, Kementerian Pertanian yang anggarannya berkurang dari Rp14,65 triliun di RAPBN 2024 menjadi Rp8,06 triliun pada 2025.

Kedua, ada Kementerian Perindustrian yang anggarannya berkurang dari Rp3,76 triliun pada 2024 menjadi Rp2,51 triliun di 2025.

Ketiga, ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dananya dipangkas dari Rp6,77 triliun menjadi Rp3,90 triliun pada KEM PPKF 025.

Keempat, Kementerian Perhubungan yang anggarannya Bahkan dipangkas dari Rp38,47 triliun menjadi Rp24,76 triliun.

Selanjutnya, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang anggarannya turun dari Rp97,70 triliun menjadi Rp83,18 triliun.

Sebelumnya, Bahlil berapi-api di Lembaga Legislatif karena anggaran kementeriannya untuk 2025 turun drastis, padahal target Penanaman Modal naik tinggi.

Bahlil mengatakan target Penanaman Modal 2025 dipatok sebesar Rp1.850 triliun alias naik dari tahun ini yang hanya Rp1.650 triliun.

“Ini membuat saya bingung. Saya sejak kecil Pernah berdagang, pernah menjadi pengusaha, pernah menjadi ketua umum Hipmi, belum pernah menemukan teori ini. Ini teori baru ini,” sindir Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI Lembaga Legislatif RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Justru, Sangat dianjurkan diketahui bahwa anggaran yang disusun dalam KEM PPKF 2025 masih bisa berubah seiring dengan pembahasannya di Lembaga Legislatif RI. Artinya, kementerian yang merasa anggarannya kurang bisa mengajukan penambahan.

Pada saat ini Bahkan, pembahasan masing-masing pagu Kementerian/Lembaga yang disusun Sri Mulyani dan tim di KEM PPKF dalam tahap pembahasan di masing-masing komisi Lembaga Legislatif untuk meminta persetujuan anggota dewan.

(ldy/pta)