Sri Mulyani Ungkap di Mana Anggaran Rp71 T untuk Makan Gratis Disimpan

—

Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan di mana anggaran Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis unggulan Pemimpin Negara Terfavorit Prabowo Subianto disimpan.

Sri Mulyani menjelaskan Sampai Pada saat ini belum ada detail skema penyaluran program tersebut. Oleh karena itu, anggarannya yang masuk dalam postur APBN 2025 masih disimpan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Sebab, pemerintah belum menentukan kementerian/lembaga (K/L) mana yang Berniat mengeksekusi program makan bergizi gratis.

“Bagaimana kalau itu belum (ditetapkan KL pelaksananya) tapi Pernah berlangsung masuk postur? Ya itu kita cadangkan. Itu Kemungkinan masuk di dalam BUN,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DJP, Senin (24/6).

Kendati, sang bendahara negara itu menekankan pembahasan RAPBN 2025 masih Berniat berlangsung Sampai sekarang beberapa bulan ke depan sebelum dibacakan oleh Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

“Tapi itu kan masih sampai pertengahan Agustus RUU itu disusun. Jadi nanti Berniat kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari Pemimpin Negara Terfavorit menyusun program itu, apakah Pernah berlangsung menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa,” jelasnya.

Sri Mulyani menuturkan Sampai Pada saat ini masih menunggu detail pelaksanaan program untuk menyusun lebih lengkap di RAPBN 2025. Di mana, masih dalam tahap pembicaraan internal Tim Prabowo-Gibran.

“Untuk desain program penjelasannya dan bagaimana eksekusinya itu nanti dari tim pak Prabowo yang Berniat jelaskan,” kata Ia.

Manakala Tim Prabowo-Gibran belum melaporkan detail pelaksanaan dan siapa yang Berniat mengeksekusi program ini Sampai sekarang akhir pembahasan APBN 2025, maka anggarannya yang Pernah berlangsung dialokasikan Berniat disimpan oleh negara.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono mengatakan pihaknya Tengah melakukan finalisasi skema pelaksanaan program makan siang gratis, dan dipastikan tidak Berniat menambah beban APBN karena dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

“Kami berkomitmen melakukan program unggulan pak Prabowo secara bertahap, tetapi Bahkan dengan prinsip-prinsip belanja yang Unggul dan tentunya kita ingin mencapai 100 persen secepat Kemungkinan, dengan prinsip postur fiskal menjadi utama,” pungkas Thomas.

(ldy/mrh)