LPEI Serius Benahi ‘Dosa Masa Lalu’, Ganti Direksi Sampai saat ini Pengurangan Tenaga Kerja Massal

—

Lembaga Pembiayaan Penjualan Barang ke Luar Negeri Indonesia (LPEI) mengaku Pernah berlangsung berubah dan berbenah saat meminta penyertaan modal negara (PMN) Rp10 triliun. Direksi lama diganti Sampai saat ini melakukan Pengurangan Tenaga Kerja massal dan menggantinya dengan tenaga profesional dari luar.

Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso mengakui memang ada kesalahan tata kelola di lembaga tersebut. Akan segera tetapi, ia menegaskan itu terjadi terjadi sebelum 2018.

“LPEI Pada Di waktu ini Pernah berlangsung berubah dari LPEI masa lalu. Pernah berlangsung dilakukan perubahan atau pergantian terhadap seluruh dewan direksi, direktur eksekutif, direktur pelaksana, dan manajemen senior menjadi profesional banker yang Pada Di waktu ini tidak terdapat lagi pengurus terkait permasalahan kualitas aset di masa lalu,” klaim Rijani dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta Pusat, Senin (1/7).

“Di level bawahnya, kepala divisi ke bawah dari 2020 sampai Juni 2024, Pernah berlangsung 224 orang pegawai yang kita masukkan dalam program pemutusan hubungan kerja (Pengurangan Tenaga Kerja), pensiun dini, atau kita mintakan untuk resign dan diganti dengan profesional bankir dari eksternal,” sambungnya.

Selain merombak direksi dan melakukan Pengurangan Tenaga Kerja massal, Rijani mengatakan Pernah berlangsung memperbaiki kesalahan di masa lalu. Ia mencontohkan bagaimana cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang Sekarang Pernah berlangsung cukup, sehingga net-non performing loan (NPL) perusahaan berada di kisaran 4 persen.

Ia menekankan sangat serius menyelesaikan kasus aset bermasalah. LPEI Pernah berlangsung bisa meng-upgrade Rp23 triliun uang nasabah pada 2019-2023, melakukan recovery dan collection sebesar Rp3 triliun, dan write off Rp5 triliun.

“Khusus untuk periode 2024, collection Pernah berlangsung tercatat Rp1,5 triliun. Dan kita harapkan program collection bersama dengan jaksa agung muda bidang tata usaha negara (Jamdatun), kita ada kerja sama dengan Kejagung, dalam hal ini Akan segera Menyajikan hasil yang lebih maksimal, khususnya untuk collection dan penyelesaian kredit melalui penjualan aset,” tuturnya.

Rijani Bahkan mengatakan Pernah berlangsung memetakan empat klaster untuk penyelesaian aset bermasalah dengan total nilai outstanding Rp55,7 triliun.

Pertama, LPEI Akan segera melakukan strategi pencarian investor sebanyak 35 debitur dengan outstanding Rp13,6 triliun. Kedua, collection dan penjualan aset 165 debitur dengan outstanding Rp19,6 triliun.

Pada rapat sebelumnya, Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani dicecar Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI mengenai alasan mengajukan PMN untuk LPEI meski lembaga ini tengah tersandung kasus dugaan Penyalahgunaan Jabatan Rp2,5 triliun.

Dugaan Penyalahgunaan Jabatan ini dikantongi dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Jamdatun Kejaksaan Agung.

Ada empat perusahaan yang terseret dalam kasus Penyalahgunaan Jabatan yang diduga terjadi sejak 2019. Keempat perusahaan itu Merupakan PT RII dengan dugaan fraud sebesar Rp1,8 triliun, PT SMR sebesar Rp216 miliar, PT SRI sebesar Rp1,44 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar.

“PMN tunai kepada LPEI sebesar Rp10 triliun yang Akan segera digunakan untuk melaksanakan penugasan khusus Penjualan Barang ke Luar Negeri (PKE), yang Akan segera diberikan oleh pemerintah untuk peningkatan dari kapasitas 8 PKE Sekaligus penambahan 4 PKE baru,” jelas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI.

“Memang LPEI mengalami permasalahan di masa lalu. Salah satu upaya yang Sudah dilakukan Ibu Pembantu Presiden Keuangan (Sri Mulyani) Merupakan melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Justru, di sisi lain, kita mengetahui bahwa LPEI Sangat dianjurkan terus menjalankan PKE sehingga hal ini Sangat dianjurkan di-support oleh PMN,” sambungnya.

(skt/pta)