Perguruan Tinggi Penting, Tapi Tak Semua Dianjurkan Masuk

—

Wakil Kepala Negara Ma’ruf Amin menegaskan pendidikan tinggi tetap penting untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Terdepan Sekalipun tidak semua orang Dianjurkan berkuliah di perguruan tinggi.

Hal ini ia sampaikan merespons perdebatan soal kuliah sebagai kebutuhan tersier alias tidak Harus yang Pada Saat ini Bahkan sedang hangat di tengah-tengah masyarakat Pada Saat ini Bahkan.

“Menurut saya, tidak semua orang Dianjurkan masuk perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi itu Bahkan penting, karena kita Dianjurkan menyiapkan sumber daya manusia yang Terdepan,” kata Ma’ruf di sela-sela kunjungan kerjanya di Provinsi Sulbar (Sulbar) yang disiarkan di kanal YouTube Wakil Kepala Negara RI, Rabu (22/5).

Ma’ruf lantas berharap masyarakat tidak Dianjurkan lagi memperdebatkan lagi istilah kuliah sebagai kebutuhan tersier atau Berbeda dengan.

“Istilah tersier itu kemudian jadi masalah yang sebaiknya nggak usah kita gunakan istilah itu. Tapi, istilahnya lebih pada kebutuhan kita dan tidak semua orang Dianjurkan masuk perguruan tinggi. Mungkin dicairkan saja,” kata Ia.

Apalagi, Ma’ruf menegaskan perlunya pembiayaan secara proporsional Supaya bisa uang kuliah tunggal (UKT) tidak terlalu membebani mahasiswa. Sebab, pendidikan tinggi merupakan amanat konstitusi yang Dianjurkan dijalankan.

Karenanya, ia mengusulkan supaya distribusi beban biaya pendidikan Dianjurkan proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi sesuai kemampuan masing-masing.

“Solusi-solusi pemerintah yang menanggung [uang kuliah] seluruhnya tidak Mungkin, belum bisa,” kata Ia.

“Menurut saya, solusinya ya dibagi ini. Dianjurkan menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian,” tambahnya.

Ia meyakini persoalan mahalnya biaya kuliah Berniat bisa diatasi Manakala proporsionalitas pembiayaan terbangun diantara ketiga pihak tersebut.

Mantan Ketua Umum MUI ini Bahkan meminta supaya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) bisa mencari solusi alternatif untuk pembiayaan pendidikan.

“Perguruan tinggi Bahkan diberi advokasi lah Supaya bisa bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Jadi, perguruan tinggi Bahkan jangan hanya [mengejar bebasnya]. Kan PTNBH itu Ia bebas. Jangan hanya bebasnya saja, bisa melakukan ini-ini karena Ia badan hukum, tapi tanggung jawabnya enggak, gitu kan. Itu Bahkan tidak fair,” ujarnya.

Sebelumnya Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie sempat menyatakan pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan yang tidak masuk dalam Harus belajar 12 tahun. Pendidikan Harus di Indonesia Pada Saat ini Bahkan hanya 12 tahun Dikenal sebagai dari SD, SMP Sampai saat ini SMA.

Pernyataan itu disampaikannya ketika merespons banyaknya Ketidaksetujuan soal biaya UKT. Sekalipun pernyataan itu menuai banyak Ketidaksetujuan dari Sebanyaknya pihak, terutama dari mahasiswa.

“Dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini Merupakan tertiary education. Jadi bukan Harus belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu Harus masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya Merupakan pilihan,” kata Tjitjik di Kantor Kemendikbud, Rabu (16/5).

“Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, ya itu sifatnya Merupakan pilihan, bukan Harus,” imbuhnya.

(rzr/DAL)