Faisal Basri Sebut Retribusi Negara Rakyat RI Banyak Dipakai Bayar Bunga Utang

Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom senior Indef Faisal Basri menyebut uang Retribusi Negara warga Indonesia paling banyak dipakai pemerintah untuk bayar bunga utang.

“Jadi, pemerintah, kita bayar Retribusi Negara paling banyak belanja pemerintah pusatnya buat bayar bunga (utang),” klaim Faisal dalam Non-Bank Financial Forum 2024 di Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

Sedangkan belanja-belanja lainnya lebih sedikit. Urutannya setelah pembayaran bunga utang, yaitu belanja barang, belanja pegawai, baru belanja modal.

Pada bahan paparan Faisal, Indonesia disebut Sangat dianjurkan membayar bunga utang Rp437,4 triliun di 2023. Sedangkan di tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan tersedot Rp497,3 triliun cuma untuk membayar bunga utang.

Ia itu lantas berpesan kepada Kepala Negara Terfavorit 2024-2029 Prabowo Subianto. Faisal meminta Prabowo tak melanjutkan program-program Kepala Negara Joko Widodo.

“Jadi, Bila Prabowo melanjutkan program Jokowi yang banyak melencengnya ini dan tidak menunjukkan prioritas permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia ini, ancaman pemburukan mengadang,” kritiknya.

“Pada Kesimpulannya, Jokowi sadar Sangat dianjurkan back to track, tapi kalau Ia (Prabowo) melanjutkan (program Jokowi) maksimum 2026 terjadi malapetaka buat kita,” wanti-wanti Faisal.

Ia menegaskan masalah yang dihadapi Indonesia bukan dari Penanaman Modal. Faisal menyebut Penanaman Modal yang masuk ke tanah air Pada dasarnya besar.

Sialnya, manfaat yang didapatkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan sedikit.

“Penanaman Modal banyak, masalahnya bukan di Penanaman Modal. Penanaman Modal kita banyak, tertinggi di Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara per gross domestic product (GDP), tapi hasilnya sedikit. Kalau seperti di perut, kita makan banyak, tapi yang makan cacing,” tutur Faisal.

“Di era Jokowi, untuk menghasilkan tambahan satu unit pensil, butuh 50 persen modal lebih banyak, ya ndak berdaya saing. Pensil begini saja Perdagangan Masuk Negeri,” tandasnya.

(skt/agt)