Muktamar PKB Usul Pileg-Pilpres Dipisah, Presidential Threshold 10%

Jakarta, CNN Indonesia —

Hasil Muktamar PKB mendesak revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilihan Umum Nasional) untuk memisahkan pileg dan pilpres dalam Pemilihan Umum Nasional 2029 mendatang.

Ada Sebanyaknya Skor rekomendasi terkait Pemilihan Umum Nasional yang disepakati dalam Muktamar PKB ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (25/8). Salah satunya Merupakan pemisahan pelaksanaan Pemilihan Umum Nasional legislatif dan pemilihan Kepala Negara.

“PKB mendorong pada Pemilihan Umum Nasional 2029 yang Akan segera datang, pemilihan Kepala Negara dan pemilihan legislatif untuk dipisah pelaksanaannya,” kata Sekretaris Pelaksana Muktamar PKB ke-6 Syaiful Huda dalam konferensi pers pasca penutupan muktamar.

Muktamar PKB ke-6 Bahkan merekomendasikan perubahan dari ambang batas presidensial (presidential threshold) di Pemilihan Umum Nasional 2029.

PKB meminta presidential threshold di Pemilihan Umum Nasional 2029 diturunkan menjadi 10 persen dari sebelumnya sebesar 20 persen.

“Hasil Muktamar Bahkan merekomendasikan presidential treshold yang Sekarang Bahkan 20 persen, Muktamar merekomendasikan cukup 10 persen presidential treshold kita Pada pilpres 2029 yang Akan segera datang,” kata Ketua DPP PKB Nihayatul Wafiroh.

Tak hanya itu, Muktamar PKB ke-6 Bahkan merekomendasikan DK PBB untuk mematuhi keputusan Mahkamah International yang menyatakan Israel terbukti melakukan genosida atas Palestina.

Rekomendasi Muktamar ke-6 PKB Bahkan mendesak pemerintah untuk serius dalam memberantas judi online Sampai sekarang pinjaman online yang merugikan masyarakat.

“Sehingga kita tidak hanya melarang tapi Bahkan melakukan pendidikan kepada masyarakat. Sehingga ini sejalan semuanya,” tegas Nihayatul.

(mab/dmi)