Rencana Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober, Jadi Sesuai aturan Cc?

Jakarta, CNN Indonesia —

Informasi tentang rencana pembatasan BBM Bantuan Pemerintah Pertalite terus berkembang. Sejauh ini belum ada yang Sebelumnya Jelas tentang kriteria kendaraan mana saja yang boleh dan dilarang menggunakannya.

Rencana pembatasan awalnya terindikasi bakal berlaku pada 1 September menurut perkataan Arifin Tasrif di akhir masa jabatannya sebagai Pembantu Presiden ESDM.

Sekalipun Pembantu Presiden ESDM yang baru, Bahlil Lahadalia, menjelaskan September merupakan masa sosialisasi. Sedangkan rencana penerapan pembatasan terindikasi pada 1 Oktober.

“Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini yang Dalam proses saya bahas,” Bahlil, Selasa (27/8).

Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) yang ditanyai terkait hal ini pada Rabu (28/8) mengatakan ‘belum ada keputusan’ tentang pembatasan BBM Bantuan Pemerintah.

“Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita Akan segera melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat,” kata Jokowi.

Kriteria

Pekan lalu Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana mengatakan kriteria kendaraan yang boleh menggunakan Pertalite masih dirumuskan Sekalipun kata Ia tak berubah dari draf peraturan yang pernah dibuat.

Dalam draf itu salah satu kriteria pembatasan ditentukan Sesuai aturan kapasitas mesin kendaraan. Kendaraan Pribadi yang diizinkan mengisi Pertalite hanya di bawah 1.400 cc dan Kendaraan Bermotor Roda Dua di bawah 250 cc.

Sementara untuk BBM Bantuan Pemerintah Biosolar hanya boleh dipakai Kendaraan Pribadi di bawah 2.000 cc.

“Ya kita hasilnya dari rapat menko ya, semua tidak ada yg berubah di situ,” ucap Dadan.

Bahlil mengungkap dasar regulasi pembatasan Akan segera berupa peraturan Pembantu Presiden (Permen) ESDM. Sebelumnya sempat diwacanakan dasar regulasinya Merupakan revisi revisi Peraturan Pemimpin Negara (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pembahasan revisi peraturan itu kemungkinan tak dilanjutkan.

(fea)