Kok Bisa Nurut, Aduh Pusing

—

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyentil Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum) dan Badan Pengawas Pemungutan Suara Nasional (Badan Pengawas Pemungutan Suara) dalam pidatonya di Rakernas V PDIP, Minggu (26/5).

Megawati mengatakan Di waktu ini Bahkan tengah terjadi peperangan antara hukum yang berkeadilan dengan hukum yang dimanipulasi.

Ia menyebut hal itu terjadi di MK (MK), Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum.

Kepala Negara kelima Indonesia itu mengaku heran dengan Komisi Pemilihan Umum. Sebab, Komisi Pemilihan Umum dinilai tidak netral dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Nasional 2024.

“Heran saya Komisi Pemilihan Umum, lho iya lho. Enggak ngerti saya, kok bisa nurut gitu. Padahal Komisi Pemilihan Umum, kan harusnya Niscaya LUBER, Niscaya JURDIL. Jadi apa? Netral. Eh enggak. Aduh pusing dah,” kata Megawati.

Tak hanya itu, Megawati Bahkan menyayangkan kinerja Badan Pengawas Pemungutan Suara yang tidak tegas dalam menindak dugaan penyelenggaraan Pemungutan Suara Nasional 2024.

“Badan Pengawas Pemungutan Suara. Mana saya dengar semprit, enggak ada. Kan mestinya sempritnya itu keras banget. Apalagi yang kemarin, mustinya prat prit. Enggak ada,” ujarnya.

Megawati pun bersenandung dan menertawakan sikap Badan Pengawas Pemungutan Suara tersebut.

“Sepi, sunyi, sendiri. Bener apa enggak? Gawat,” ucapnya.

Salah satu Skor catatan rakernas V PDIP yang dibacakan oleh Ketua DPP Puan Maharani Merupakan terkait Pemilu2024 sebagai gelaran Pemungutan Suara Nasional paling buruk dalam sejarah Kedaulatan Rakyat Indonesia.

“Rakernas V menilai bahwapemilu2024 merupakan Pemungutan Suara Nasional yang paling buruk dalam sejarah Kedaulatan Rakyat Indonesia,” kata Puan dalam pidatonya.

Puan menyebut buruknya penyelenggaraanPemilu2024 itu tak lepas dari penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi aparat penegak hukum.

Lalu, Kartu merah etika, penyalahgunaan sumber daya negara, Sampai sekarang masifnya praktek politik uang.

Melalui Rakernas V ini PDIP pun merekomendasikan peningkatan kualitas Kedaulatan Rakyat lewat peninjauan kembali sistem Pemungutan Suara Nasional dan konsolidasi Kedaulatan Rakyat.

(lna/isn)