Kepala Negara Berniat luncurkan GovTech Indonesia Senin Ini

—

Kepala Negara RI Joko Widodo (Jokowi) Berniat meluncurkan aplikasi teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/5) ini.

“Besok Berniat di-launching oleh Bapak Kepala Negara, GovTech ini,” kata Pembantu Kepala Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Minggu (26/5).

Anas, seraya menambahkan bahwa peluncuran itu Berniat dilakukan pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024.

Anas mengatakan Ia berharap peluncuran GovTech Sekaligus indeks SPBE Berniat membuat Indonesia memasuki fase baru dan Berniat mempercepat terwujudnya Layanan Digital Prioritas Terpadu di Indonesia.

Menurut Ia, persiapan untuk SPBE Summit dan peluncuran GovTech Sudah dimatangkan, termasuk koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Kementerian PANRB, selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE, berkolaborasi dengan Sebanyaknya kementerian lain, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, beberapa badan pemerintah seperti BRIN dan BPKP, serta Perum Peruri.

SPBE Summit 2024 Berniat menjadi momentum perkembangan layanan digital pemerintah berbasis kebutuhan masyarakat (citizen centric).

Acara itu Bahkan Berniat mengukir sejarah baru dengan diluncurkannya GovTech sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur.

Dalam SPBE Summit 2024, Bahkan Berniat diperkenalkan jenama penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah, serta rencana integrasi portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.

Para kepala instansi, kementerian, dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas sembilan layanan SPBE prioritas Bahkan Berniat menandatangani sebuah komitmen.

“Semoga dengan digelarnya SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia, nantinya kita memasuki tahapan baru Indonesia yang lebih mudah, Mudah, transparan, bebas dari Penyalahgunaan Jabatan, dan tentunya fokus pada kebutuhan masyarakat,” kata Anas.

(ANtara/kid)