Govtech Bukan Aplikasi, tapi Keterpaduan Layanan Lembaga

—

Pembantu Pemimpin Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan teknologi pemerintah atau Government Technology (GovTech) Indonesia yang Berniat diluncurkan pada Senin (27/5) pagi ini oleh Pemimpin Negara RI Joko Widodo (Jokowi) bukan merupakan aplikasi, tetapi keterpaduan layanan lembaga.

Anas menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi peluncuran GovTech yang dijadwalkan dilakukan oleh Pemimpin Negara RI Joko Widodo dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta.

“Jadi, Hari Ini ini kami Di waktu ini sedang ingin mendorong keterpaduan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang Hari Ini masih punya aplikasi masing-masing. Nah, Pemimpin Negara Sudah memerintahkan ini. Nanti targetnya di Oktober ini, September/Oktober sebagian Sebelumnya mulai terinteroperabilitas,” jelas Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Minggu (26/5).

Azwar mengatakan pihaknya Di waktu ini sedang bertahap memadukan tujuh layanan kementerian/lembaga dalam GovTech: meliputi Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti), Kementerian Kebugaran (Kemenkes), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan), dan Kementerian PANRB.

“Hari Ini kami masih bertahap. Dari tujuh layanan tadi, kami terus bekerja keras, salah satunya Merupakan di Kemenkes Di waktu ini sedang bergerak untuk menginteroperabilitas berupa layanan ke dalam Satu Sehat,” ujarnya.

Ditambah lagi, ia menyebut platform SmartASN, wadah kolaborasi berbasis digital yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, Di waktu ini sedang diintegrasikan ke dalam GovTech Indonesia.

“SmartASN Hari Ini Di waktu ini sedang diuji coba ke 5.000 lebih Hari Ini, 5.000 lebih ASN. Jadi, banyak aplikasi tentang ASN nanti diintegrasikan ke dalam satu portal,” jelasnya.

Dikarenakan oleh itu, ia mengatakan kementerian/lembaga nantinya tidak boleh membuat aplikasi baru, kecuali menginteroperabilitaskannya.

“Jadi, ini ada tahapan-tahapan launching (peluncuran) yang Berniat dilakukan oleh Pemerintah. Besok tentang GovTech-nya, government tecnology-nya, dan besok kami Berniat umumkan Indeks SPBE seluruh kabupaten/kota dan seluruh kementerian/lembaga, sehingga itu Berniat mengukur kematangan Teknologi Digital di setiap kabupaten/kota dan kementerian/lembaga,” katanya.

(Antara/kid)