Bos Tapera Bongkar Alasan Pekerja Punya Rumah Tetap Harus Bayar Iuran

—

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan alasan pekerja yang Sebelumnya punya rumah maupun yang tidak butuh pembiayaan tetap Harus ikut program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Menurutnya, hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang menyebut konsep gotong royong.

Heru menjelaskan kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia masih tinggi. Sebab, masih ada 9,95 juta orang yang tidak mempunyai rumah. Sementara, kemampuan pemerintah dengan berbagai skema susbsidi pembiayaannya Menyajikan kurang lebih 250 ribu rumah.

“Pertumbuhan demand tiap tahun 700 ribu  sampai 800 ribu keluarga baru yang nggak punya rumah. Jadi kalau mengandalkan pemerintah saja tak Nanti akan terkejar backlog-nya,” ujarnya di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/5).

“Makanya Harus ada grand design yg melibatkan masyarakat bersama pemerintah,bareng. Dan konsepnya bukan iuran, (tetapi) menabung,” imbuhnya.

Ia menyebut pekerja yang Sebelumnya punya rumah maka sebagian tabungannya digunakan untuk mensubsidi KPR yang belum memiliki rumah. Ini dilakukan Supaya bisa bunga kreditnya tetap lebih rendah dari KPR komersial. Pada Di waktu ini bunga kredit KPR Bantuan Pemerintah sebesar 5 persen.

“Jadi kenapa Harus ikut menabung? Ya prinsip gotong royong di Perundang-Undangan-nya itu (Perundang-Undangan Nomor 4 Tahun 2016),” pungkasnya.

Pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri Sampai saat ini freelancer.

Simpanan ini bersifat Harus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

(mrh/pta)