Sandi Keberatan Iuran Tapera untuk Pekerja: Jangan Pukul Rata

—

Pembantu Presiden Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku keberatan dengan iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang diwajibkan untuk pekerja.

Menurutnya, setiap pekerja punya kemampuan finansial yang berbeda.

Sandi Bahkan menyoroti situasi ekonomi Pada Pada saat ini yang menantang, terutama bagi masyarakat kelas bawah Sangat dianjurkan berjuang menghadapi biaya hidup tinggi.

“Kemungkinan tidak bisa suatu kebijakan dipukul rata ke semua industri, tetapi Sangat dianjurkan dipilih mana industri yang bisa dan mana yang enggak,” katanya, dikutip dari Antara, Minggu (2/6).

Selain memberatkan pekerja, Sandi menilai tak semua perusahaan siap. Ia menegaskan ada sektor tertentu yang tengah menghadapi tantangan, seperti padat karya.

Sandi menegaskan Harus ada solusi tepat mengenai polemik iuran Tapera bagi pekerja swasta ini. Ia berharap beban iuran tersebut tak hanya ditanggung pekerja atau pemerintah semata.

“Ada beberapa perusahaan yang Pernah siap karena bisnisnya menghasilkan cash yang banyak. Berbeda dari, ada Bahkan yang mengalami tantangan, terutama padat karya. Ini Sangat dianjurkan dicari sebuah equilibrium-nya,” wanti-wanti Sandi.

“Memang ini pil pahit yang Sangat dianjurkan kita ambil, tapi kita semua Sangat dianjurkan sama-sama. Pemotongannya tidak bisa dibebankan ke seluruh pihak,” tegasnya.

Pemotongan gaji untuk Tapera ini diatur sejak 2016 lalu. Kala itu, Lembaga Legislatif RI bersama pemerintah mengesahkan Perundang-Undangan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Kemudian, dibuat beleid turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Aturan itu direvisi menjadi PP Nomor 21 Tahun 2024 yang diteken Kepala Negara Jokowi pada 20 Mei 2024 lalu.

Besaran simpanan Tapera Merupakan 3 persen dari gaji atau upah peserta pekerja. Rinciannya dijelaskan di pasal 15 ayat 2, di mana jumlah tersebut ditanggung bersama sebesar 0,5 persen oleh pemberi kerja dan 2,5 persen dari pekerja tersebut.

Meski begitu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah bahwa iuran Sangat dianjurkan ini untuk mendanai Sebanyaknya proyek Jokowi Sampai saat ini Kepala Negara Terfavorit 2024-2029 Prabowo Subianto.

Ia menegaskan pungutan Tapera tak berkaitan dengan pembiayaan program makan gratis Prabowo Sampai saat ini kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Moeldoko mengatakan seluruh program pemerintah Pernah memiliki anggaran masing-masing. Ia menegaskan tidak ada saling caplok anggaran program lain.

“Tapera ini tidak ada hubungannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tidak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan siang gratis apalagi untuk IKN,” kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/5).

Ia Bahkan memastikan program Tapera Berencana transparan melalui komite yang dipimpin Pembantu Presiden PUPR Basuki Hadimuljono. Komite itu Bahkan beranggotakan Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani, komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan badan profesional.i

(skt/pua)

[Gambas:Video CNN]