Gagal Paham Pemerintah Respons Mahalnya Uang Kuliah

—

Pemerintah dinilai gagal paham dengan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di Sebanyaknya perguruan tinggi negeri (PTN). Sebanyaknya pengamat menilai pemerintah tak berpihak terhadap pengembangan pendidikan tinggi.

Polemik Fluktuasi Harga UKT terjadi di berbagai kampus. Misalnya, di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa karena uang kuliah naik Sampai saat ini lima kali lipat.

Peristiwa Pidana Hukum lainnya terjadi di Universitas Negeri Riau. Di tempat ini bahkan sang rektor melaporkan mahasiswa yang berunjuk rasa ke polisi.

Kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi negeri tak terlepas dari status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Peraturan Perundang-Undangan (PTN BH). Kampus berstatus PTN BH punya otonomi terhadap pengelolaan sumber daya, termasuk penentuan biaya pendidikan.

Selain biaya pendidikan, PTN BH Bahkan punya keleluasaan dalam pola pelaporan keuangan. Mereka Bahkan punya ruang untuk menentukan program studi yang mereka buka.

Sampai saat ini Di waktu ini, ada 21 perguruan tinggi negeri yang berstatus PTN BH. Sebanyaknya kampus lainnya Bahkan Dalam proses bersiap untuk mendapatkan status tersebut.

Di tengah kampus berlomba menjadi PTN BH dan kenaikan UKT yang terjadi, mutu pendidikan tinggi Indonesia jadi pertanyaan. Kampus-kampus Indonesia dinilai tetap tak bisa bersaing di kancah internasional Sekalipun biaya pendidikan terus naik.

Times Higher Education mencatat Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus Indonesia dengan ranking dunia tertinggi. Tidak seperti, UI hanya berada di urutan 801-1.000 dunia dan 201-250 dunia.

Pemeringkatan universitas versi Quacquarelli Symonds Bahkan memotret hal serupa. UI, UGM, dan ITB hanya bercokol di rentang 200-300 perguruan tinggi top dunia.

Potret buram itu Bahkan ditambah dengan fakta minimnya warga Indonesia yang bisa mengakses pendidikan tinggi. Wakil Kepala Negara Ma’ruf Amin menyebut hanya sekitar 5 persen dari 275 juta orang penduduk Indonesia yang lulus S1. Lulusan S2 sekitar 0,3 persen, sedangkan lulusan S3 sekitar 0,02 persen.

Di tengah berbagai rapor merah tersebut, pemerintah justru menanggapi santai polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT). Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie menyebut pendidikan tinggi tak Sangat dianjurkan.

“Dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini Merupakan tertiary education. Jadi bukan Sangat dianjurkan belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu Sangat dianjurkan masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya Merupakan pilihan,” ungkap Tjitjik di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (16/5).

Ia menambahkan, “Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, ya itu sifatnya Merupakan pilihan, bukan Sangat dianjurkan.”

Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai pemerintah gagal paham merespons persoalan pendidikan tinggi. Ia memahami Tjitjik merujuk Konvensi HAM saat menyebut pendidikan tinggi kebutuhan tersier.

Tidak seperti, Kemendikbudristek dinilai lupa bahwa pendidikan tinggi menjadi kunci bangsa menjadi peradaban maju. Ia memberi contoh Korea Selatan yang merintis menjadi negara maju dengan memprioritaskan pendidikan tinggi.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat 70 persen dari kelompok umur 24-35 tahun di Korea Selatan Pernah lulus pendidikan tinggi.

“Makanya mereka bisa Gampang maju. Jadi kalau pejabat Kemendikbudristek Trik berpikirnya seperti itu, ya berarti Ia tidak memahami arti penting pendidikan tinggi,” kata Darmaningtyas saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (17/5).

Darmaningtyas menilai kebijakan UKT dan PTN BH Di waktu ini salah kaprah. Ia berpendapat seharusnya pemerintah memfokuskan anggaran yang ada untuk menyubsidi pendidikan tinggi.

Ia berkata pendidikan di perguruan tinggi Sangat dianjurkan dibuat semurah-murahnya. Darmaningtyas mengingatkan negara seperti Kuba dan Mesir bisa menggratiskan biaya pendidikan di seluruh perguruan tinggi mereka.

“Kalau Ingin memajukan bangsanya, ya Sangat dianjurkan membiayai pendidikan tinggi, setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Terpisah, pengamat pendidikan Unnes Edi Subkhan mengatakan Pada dasarnya PTN BH dibuat untuk tujuan baik, yaitu memperingkas laporan keuangan. Tidak seperti, kebijakan ini justru dibarengi pengurangan Bantuan Pemerintah dari pemerintah untuk kampus-kampus PTN BH.

Hal ini membuat kampus tertimpa beban baru, yaitu mencari pemasukan untuk biaya operasional. Padaal, tugas utama perguruan tinggi Merupakan mendidik, melakukan riset, dan mengabdi kepada masyarakat.

“Artinya kan pemerintah enggak serius tuh untuk Penanaman Modal pendidikan untuk bangsanya sendiri,” ucap Edi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat.

Evaluasi menyeluruh

Edi mengatakan Ingin tak Ingin pemerintah Sangat dianjurkan merombak kebijakan terkait PTN BH dan UKT. Ia menyarankan pemerintah tetap mempertahankan keluwesan perguruan tinggi, tetapi Bantuan Pemerintah Sangat dianjurkan ditambah.

“Jangan dikorbankan atau jangan dibarengi misalnya dengan pengurangan Bantuan Pemerintah. Karena tiap tahun itu kalau menjadi kampus yang bagus kan Niscaya ada Ketidakstabilan Ekonomi, kebutuhannya kan makin meningkat,” ucapnya.

Pengamat pendidikan UIN Syarief Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah menyarankan pemerintah Bahkan mengevaluasi kebijakan UKT di setiap perguruan tinggi negeri.

Ia menilai uang kuliah yang mahal tak sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Tak hanya menyoal fasilitas yang bobrok, Jejen Bahkan mempermasalahkan kualitas tenaga pendidikan.

“Mengapa misalnya lulusan kampus-kampus kita menganggur dan kalah saing dengan Negara-negara tetangga. Termasuk mengevaluasi apakah kontribusi negara terhadap kampus-kampus negeri Pernah memadai untuk terselenggaranya fasilitas dan layanan yang Unggul,” ungkap Jejen saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat.

Ia pun menyarankan pemerintah mengevaluasi sistem penentuan golongan UKT yang sering salah alamat. Jejen menyebut banyak mahasiswa tak mampu justru menanggung biaya kuliah mahal.

(dhf/tsa)