Bahlil Bantah Izin Ormas Kelola Tambang ‘Balas Budi’ Dukung Prabowo

—

Pembantu Presiden Penanaman Modal/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah pemberian izin ormas keagamaan mengelola tambang merupakan politik balas budi lantaran Mendukung Prabowo Subianto yang Di waktu ini Terfavorit menjadi Pemimpin Negara 2024-2029.

Ia menegaskan ini Merupakan iktikad baik Pemimpin Negara Joko Widodo. Kemudian, karpet merah itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

“Kalau hanya karena persoalan politik, kita kan (Akan segera) cuma kasih NU, tapi ini kan kita Ingin kasih semua (ormas keagamaan) toh?” ucapnya dalam konferensi pers di Kementerian Penanaman Modal, Jakarta Selatan, Jumat (7/6).

“Logikanya, memang semua itu (ormas keagamaan) dukung Prabowo (di Pilpres 2024)? Gak semua kan? Jadi kami Menyajikan (izin kelola tambang ke ormas keagamaan) tidak melihat urusan politik,” tegas Bahlil.

Menurutnya, kalau memang wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) terkait politik, pemberiannya Kemungkinan dilakukan saat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mentas di Pilpres 2024. Bahlil melihat tudingan itu masih masuk akal Bila memang PP Nomor 25 Tahun 2024 terbit saat kontestasi lima tahunan itu berlangsung.

Meskipun demikian demikian, ia menegaskan hal itu tak dilakukan Jokowi. Bahlil malah menyebut ide ini hadir ketika sang Kepala Negara kunjungan kerja ke daerah-daerah.

“Bapak Pemimpin Negara (Jokowi) menyampaikan bahwa IUP ini jangan hanya dikuasai perusahaan-perusahaan gede dan investor-investor besar. Karena dalam berbagai perjalanan dinas Bapak Pemimpin Negara ke daerah menerima aspirasi bagaimana ormas keagamaan Bahkan diperankan,” ungkapnya.

“Atas dasar aspirasi tersebut, maka pemerintah mencoba mencarikan jalannya yang sesuai aturan,” sambung Bahlil.

Oleh karena itu, ia meminta Supaya bisa tak ada lagi perdebatan di masyarakat soal karpet merah izin tambang untuk ormas keagamaan. Sebab, yang ditawarkan Pemimpin Negara Jokowi sama sekali tak terkait langkah politik.

“Gak ada itu urusannya sama politik. Ini Merupakan itikad baik pemerintah di bawah Pak Pemimpin Negara Jokowi untuk menghargai jasa-jasa organisasi yang Unggul dan kontribusi mereka kepada negara,” tegas Bahlil.

“Jadi mohon lah kalau yang Pernah selesai ya selesai lah. Itu terlalu apa ya, mohon maaf ya, lebay lah kira-kira,” tutupnya.

(skt/pta)