Respons Bahlil soal Ormas Keagamaan Tolak Tawaran Kelola Tambang

—

Pembantu Presiden Penanaman Modal/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespons penolakan ormas seperti Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menerima karpet merah mengelola tambang dari Pemerintahan Jokowi.

“Yang jelas kami Berniat Menyediakan. Sudah barang Niscaya ada yang menolak, ini kan kita Ingin berikan kepada yang Ingin. Kalau yang menolak, apa boleh buat, berarti kan gak membutuhkan. Kita berikan kepada yang membutuhkan,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Penanaman Modal, Jakarta Selatan, Jumat (7/6).

Pembantu Pemimpin Negara Joko Widodo itu menegaskan Indonesia Merupakan negara Sistem Pemerintahan. Oleh karena itu, Bahlil mengklaim Berniat menghargai perbedaan yang muncul.

Berbeda dengan, Bahlil menyebut penolakan itu muncul karena masalah komunikasi. Ia mengatakan wajar ada penolakan karena karpet merah dari Pemimpin Negara Jokowi kepada ormas keagamaan baru muncul belakangan ini.

Ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang resmi diundangkan pada 30 Mei 2024.

“Kalau ditanya bahwa ada yang menolak atau menerima, biasa saja. Kalau menolak, gak apa-apa lah, kita hargai. Tapi feeling saya, tidak ada masalah yang tidak selesai. Semua Berniat diselesaikan dengan komunikasi yang baik,” jelas Bahlil.

“Kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjelaskan dengan baik, nanti kita jelaskan,” tambahnya.

Sebanyaknya ormas berhati-hati dengan karpet merah yang diberikan Jokowi bagi mereka untuk mengelola tambang.

Salah satunya; Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah bidang Tabligh, Dakwah Komunitas, Kepesantrenan, dan Pembinaan Haji-Umrah, Saad Ibrahim mengatakan izin dari Pemimpin Negara Jokowi itu merupakan hal baru.

Ia menegaskan Muhammadiyah masih membahas secara mendalam terkait aspek positif, negatif, serta kapasitasnya dalam menerima tawaran itu.

Bahlil percaya bisa menjelaskan dengan baik kepada Din Syamsuddin Sampai saat ini jajaran PP Muhammadiyah terkait penawaran ini.

“Pak Din Bahkan kan Merupakan senior saya, abang-abang kami semua, guru bangsa. Bisa lah kalau kita jelaskan baik-baik, bisa kok,” ucapnya Kepercayaan Diri.

Di lain sisi, Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI Marthen Jenarut mengatakan KWI hanya berkaitan dengan tugas-tugas kerasulan diakonia (pelayanan), kerygma (pewartaan), liturgi (ibadat), dan martyria (semangat kenabian). Ia menegaskan KWI berdiri pada 1927 sebagai lembaga keagamaan.

Bahlil Bahkan merespons santai penolakan yang muncul dari ormas keagamaan termasuk KWI.

“Menyangkut dengan saudara-saudara saya dari organisasi manapun, ya saya menghargai pandangan mereka yang Hari Ini Kemungkinan belum. Ya mudah-mudahan dengan komunikasi nanti Berniat kita lakukan, Menyediakan penjelasan,” jelasnya.

“Saya pikir semuanya kalau kita sampaikan dengan baik dan niat baik, insyaallah. Biasalah, hidup itu negara Sistem Pemerintahan. Jangan jadikan perbedaan itu Sangat dianjurkan kita pisah untuk Ke arah jalan kebaikan,” tutup Bahlil.

Yang terbaru, Ketua umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom menegaskan PGI masih mengkaji langkah pemerintah yang memperbolehkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diberikan izin tambang. Sebab, PGI tak memiliki kemampuan di bidang tambang dan bukan bidang pelayanan organisasi ini.

“Tapi Sudah Jelas bahwa masalah tambang ini bukanlah bidang pelayanan PGI dan tidak Bahkan memiliki kemampuan di bidang ini. Ini Sungguh-sungguh berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI,” kata Gomar dalam keterangan terbarunya, Kamis (6/6).

Gomar mengklarifikasi pernyataan sebelumnya yang Sudah Menyediakan apresiasi terhadap keputusan Pemimpin Negara Jokowi Menyediakan izin tambang kepada lembaga keagamaan. Ia meminta pernyataan tersebut tak diartikan PGI bersedia untuk ikut dalam pengelolaan tambang.

Ia lantas mengimbau kepada lembaga keagamaan untuk fokus pada pembinaan umat.

“Saya Niscaya menghormati keputusan lembaga keagamaan yang Berniat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Keputusan Pemimpin Negara tersebut. Dalam kaitan inilah saya menyambut positif Keputusan Pemimpin Negara seraya mengingatkan perlunya kehati-hatian,” kata Ia.

Apalagi, Gomar Bahkan menyinggung peran PGI kerap aktif mendampingi korban imbas usaha tambang.

“PGI Seandainya ikut menjadi pelaku usaha tambang potensial Berniat menjadikan PGI berhadapan dengan dirinya sendiri Di masa depan dan Berniat sangat rentan kehilangan legitimasi moral,” tambahnya.

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel ini pada Jumat (7/6) terkait dengan pembaruan informasi dan penyesuaian konteks. 

(skt/agt)