APBN Rp105 T Pernah berlangsung Masuk

—

Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani Indrawati Akhirnya buka suara soal polemik program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Sri Mulyani mengklaim sebelum Tapera lahir, pemerintah Pada dasarnya Pernah berlangsung berbuat banyak untuk Membantu masyarakat, terutama berpenghasilan rendah punya rumah. 

“Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan) kan merupakan legacy dari dulu yang Pernah berlangsung memotong, kemudian dimasukkan di dalam Tapera, tapi APBN itu lebih dari Rp105 triliun sebetulnya Pernah berlangsung masuk di Tapera melalui FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” jelas wanita yang akrab disapa Ani itu dalam rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI, Selasa (11/6).

“Itu Merupakan dana bergulir yang dipakai untuk masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan rumah,” sambungnya.

Ani mengungkap pihaknya sempat memperkenalkan anggaran dana untuk perumahan rakyat secara bertahap, seperti anggaran melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bantuan uang muka, untuk Bantuan Pemerintah bunga, serta FLPP untuk likuiditas.

“Supaya bank seperti BTN (Bank Tabungan Negara) dan berbagai kombinasi perbankan yang lain bisa Menyediakan kredit secara Murah kepada masyarakat berpendapatan rendah,” ujarnya.

Meskipun demikian demikian menurutnya, masih ada aturan pada Tapera yang Dianjurkan diperbaiki, seperti pada harga rumah dan kriteria peserta MBR dengan maksimal pendapatan Rp8 juta sebagai persyaratan mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ani menegaskan bahwa sejak 2015 Sampai sekarang 2024, APBN Pernah berlangsung hadir dengan total Rp228,9 triliun untuk Membantu sektor perumahan, terutama bagi MBR. APBN tersebut merupakan kombinasi dari uang muka, Bantuan Pemerintah suku bunga, Sampai sekarang FLPP untuk menciptakan likuiditas.

“2016 total APBN hadir Rp15,25 triliun, 2017 Rp18 triliun, 2019 Rp18,81 triliun untuk kombinasi tadi. (Pada) 2020 bahkan kita naikkan Rp24,19 triliun di tengah-tengah covid, 2021 naik lagi ke Rp28,95 triliun, 2022 naik lagi ke Rp34,15 triliun, 2023 Rp31,88 triliun, dan 2024 ini di dalam APBN ada Rp28,25 triliun,” kata Bendahara Negara itu.

“Dan dana ini enggak hilang, seperti yang FLPP sendiri itu mencapai Rp105 triliun itu masih Berencana bergulir. Dan Hari Ini kita lihat, kalau masyarakat tadinya bisa mencicil 18 tahun bisa menjadi lebih pendek karena mereka pendapatannya naik, maka dananya bisa bergulir lebih untuk MBR yang lain,” ujar Ia lebih lanjut.

Ani mengklaim ia memahami beban-beban Retribusi Negara yang Pernah berlangsung ditanggung masyarakat Sampai sekarang pengusaha. Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya Berencana berusaha memperbaiki laju APBN untuk mengurangi beban tersebut melalui berbagai Trik.

“Kalau untuk masyarakat, apakah mulai dari BPJS Kesehatan diberikan untuk 95 juta masyarakat yang tidak mampu membayar PBI kita bayarkan. Maupun dengan berbagai macam Bantuan Pemerintah dan Bantuan Kemensos,” lanjut Ani.

“Niscaya tidak cukup. Masyarakat Berencana merasa, ‘oh, yang dapat mereka, saya ga dapat’. Atau dapatnya kurang dari apa yang kita butuhkan. Ya, karena, makanya tadi APBN Sangat dianjurkan untuk diperkuat supaya bisa Membantu terutama bagi masyarakat yang tidak mampu,” pungkasnya.

(del/agt)