Sri Mulyani Keberatan Susun Roadmap Rasio Retribusi Negara 23 Persen di APBN 2025

—

Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani keberatan menyusun roadmap atau peta jalan target rasio Retribusi Negara sampai 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di APBN 2025 seperti yang diinginkan Pemimpin Negara Terfavorit Prabowo Subianto.

Keberatan ini disampaikan oleh Sri Mulyani saat membahas kesimpulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan 2025 pada Selasa (11/6) kemarin. Sebelum menyampaikan keberatan itu, Wakil Ketua Komisi XI Lembaga Legislatif RI Dolfie Othniel Frederic Palit memang membacakan kesimpulan rapat antara Komisi XI Lembaga Legislatif dengan Kementerian Keuangan.

Rapat membahas penjelasan Kementerian Keuangan soal Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Indikatif Kementerian Keuangan Tahun 2025. 

Dalam kesimpulan itu, Dolfie mengatakan soal peta jalan target rasio Retribusi Negara 2025.

“DJP menyampaikan analisa kebijakan dan roadmap target tax ratio yang lebih tinggi, yaitu; 12 persen sampai 23 persen dari PDB. Disampaikan saat Pembahasan Nota Keuangan 2025,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan kementeriannya belum pernah menyusun roadmap target rasio Retribusi Negara 12 persen sampai 23 persen.

“Kita tidak secara spesifik, apalagi 23 persen (target tax ratio). Jadi kami mohon didrop saja nomor 3 (kesimpulan Skor ketiga) karena takut menimbulkan signaling salah,” ujarnya.

Menurutnya, dalam paparan yang disampaikan Direktorat Jenderal Retribusi Negara (DJP) Kementerian Keuangan pun tak menyebutkan target spesifik mengenai target rasio Retribusi Negara. DJP katanya, hanya menuliskan Akan segera Memanfaatkan segala upaya untuk Memanfaatkan tax ratio.

Apalagi kata Sri Mulyani, kesimpulan yang disusun oleh Komisi XI dan Kementerian Keuangan dalam rapat kerja ini bersifat mengikat. Sri Mulyani tak Ingin ada kesepakatan yang belum pernah disusun sebelumnya.

“Jadi untuk wording nomor tiga supaya tidak misleading karena ini nanti kan jadi satu kesimpulan mengikat dan oleh menkeu selanjutnya, Niscaya ini jadi sesuatu yang Sangat dianjurkan di-deliver,” pungkasnya.

(ldy/agt)