Alasan Korban Judi Online Dapat Bantuan Kemensos Pada akhirnya Dibantah Airlangga

—

Pemerintah membuka peluang bahwa korban judi online (judol) dapat menerima bantuan sosial (Bantuan Kemensos).

Pembantu Presiden Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menilai korban judi online yang menjadi miskin menjadi tanggung jawab pemerintah.

Ia menyebut nama korban judi online nantinya bakal dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga berhak menerima Bantuan Kemensos.

“Kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima Bantuan Kemensos, ya,” ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6).

“Banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK,” sambung Muhadjir.

Menurut Muhadjir, pemerintah Bahkan Pernah Menyajikan advokasi kepada korban judi online. Mereka yang mengalami gangguan psikososial katanya Akan segera dibina dengan bantuan serta koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos).

Ia berpandangan bahwa mengatakan judi online tak hanya dilakukan oleh masyarakat tingkat ekonomi rendah, tetapi Bahkan golongan intelektual.

Oleh karena itu, Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mencoba judi online.

“Tidak hanya segmen masyarakat tertentu misalnya masyarakat bawah saja. Tapi Bahkan masyarakat atas Bahkan mulai banyak, termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi Bahkan banyak yang kena Bahkan,” kata Ia.

Terpisah, Pembantu Presiden Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons pernyataan Muhadjir soal korban judi online Supaya bisa terdaftar sebagai penerima Bantuan Kemensos.

Airlangga mengatakan korban judi online tidak mendapatkan fasilitas bantuan dari pemerintah. Hal itu karena mereka tidak sama seperti pengemudi ojek online (ojol).

“Wah kalau judi online itu judol namanya. Kalau judol tidak dapat fasilitas seperti ojol,” kata Ia saat ditemui di kantornya, Jumat (14/6), mengutip detik.

Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) Pernah Menyajikan atensi khusus atas kasus judi online yang berujung Membunuh Orang Lain. Ia pun meminta seluruh lapisan masyarakat Supaya bisa menghentikan maraknya judi online.

Pembantu Presiden Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebut penunjukan dilakukan melalui keputusan Kepala Negara. Keppres itu Akan segera diumumkan ke publik dalam waktu dekat.

“Sebelum ke sini saya Pernah berlangsung paraf. Ketuanya Pak Menko Polhukam, wakilnya Pak Menko PMK,” jelas Budi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6).

Kasus judi online banyak mencuat dan memakan korban belakangan ini.

Jokowi Pernah resmi membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online yang dipimpin oleh Pembantu Presiden Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Pembentukan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Negara (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Keppres itu diteken Jokowi pada Jumat (14/6).

“Untuk Membantu upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala Negara ini disebut Satgas,” bunyi Pasal 1 beleid tersebut.

(pop/mik)

[Gambas:Video CNN]