Buka-Bukaan Menaker soal Kemungkinan Tapera Diundur

—

Pembantu Presiden Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan masih fokus melakukan sosialisasi kepada pekerja dan pengusaha terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Sampai saat ini akhir tahun.

Dikarenakan oleh itu, ia belum mempertimbangkan penundaan implementasi program tersebut bagi pekerja swasta dari tenggat waktu 2027.

Ida menjelaskan sosialisasi tersebut dilakukan melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional alias LKS Tripnas. Lembaga itu Terfavorit karena Sudah menghadirkan representasi pihak pengusaha dan pekerja secara Pada saat yang sama.

“Saya kira di PP (Peraturan Pemerintah)-nya disebutkan bahwa itu Akan segera berlaku nanti selambat-lambatnya 2027. Di waktu ini saya minta kepada Bu Dirjen (Indah Anggoro Putri) untuk melakukan sosialisasi,” tutur Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

“Tidak hanya sosialisasi, tapi Bahkan melakukan public hearing… Kita sosialisasi sambil mendengarkan pandangannya,” sambung Ia.

Ida menyebut belum ada usulan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) akibat implementasi program Tapera sejauh ini. Ia berargumen UMP dan Tapera merupakan dua hal yang berbeda lantaran UMP Sudah memiliki mekanisme yang jelas.

Mekanisme yang dimaksud Merupakan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yang mengatur soal Fluktuasi Harga Barang dan Jasa yang ditambahkan hasil perkalian antara Fluktuasi Harga Barang dan Jasa dan alfa. Beleid itu menentukan rentang alfa dalam formula tersebut Merupakan 0,1 Sampai saat ini 0,3.

“Masih berproses. Pandangan-pandangan itu masih kita dengarkan. Tapi seperti yang kita ketahui, ini masih 2027. Sosialisasi, didengarkan pandangan masyarakat. Pandangan pekerja. Pandangan pengusaha,” tegasnya.

Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru terkait iuran untuk program Tapera bagi seluruh pekerja. Iuran tersebut Akan segera memotong gaji 2,5 persen per bulan PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, Sampai saat ini pegawai swasta.

Kebijakan pemotongan gaji para pekerja untuk program Tapera itu pun menuai polemik. Pasalnya, kebijakan itu dinilai semakin menambah beban hidup masyarakat di tengah lesunya ekonomi negara.

(del/agt)