Agen LPG 3 Kg Ngeluh Susah Minta KTP Pembeli: Takut Dipakai Pinjol

—

Agen LPG 3 kilogram (kg) di Jakarta mengeluhkan susahnya meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli. Para pembeli gusar identitasnya disalahgunakan untuk pinjaman online (pinjol).

Permintaan menunjukkan KTP untuk membeli LPG 3 kg ini Sebelumnya diujicobakan sebelum resmi berlaku mulai 1 Juni 2024 mendatang.

Estu (39), salah seorang agen penjual LPG di bilangan Kemang Utara, Jakarta Selatan, mengatakan kebijakan pemerintah itu cukup membuat repot. Pasalnya, ia Sangat dianjurkan membujuk pelanggan menyerahkan fotokopi KTP.

Menurut Estu, hal itu tak mudah karena tak sedikit pelanggan yang ragu.

“Banyak (hambatan) ada yang gak Ingin, kadang suka takut (KTP) mereka dipakai yang lain. Kadang mereka takut buat pinjol, jadi diminta KTP itu agak susah,” katanya kepada CNNIndonesia.com saat ditemui di kiosnya, Rabu (29/5).

Di sisi lain, Estu pun tak bisa berbuat banyak. Maklum, kebijakan menunjukkan KTP untuk membeli LPG merupakan arahan langsung dari PT Pertamina (persero).

Karenanya, ia tak punya pilihan. Estu terus berusaha menyakinkan para pelanggan. Ia getol menyosialisasikan kalau tanpa KTP maka pelanggan tak bisa memperoleh gas melon Bantuan Pemerintah itu.

“Karena untuk pendataan mereka (pelanggan). Cuma yang Sebelumnya-Sebelumnya, buat yang rutin ya biasa saja. Karena di awalnya saja hambatannya,” jelas Estu.

Berkaca dari masa uji coba itu, Estu tak yakin tatkala kebijakan beli LPG 3 kg dengan KTP bisa berjalan mulus saat ditetapkan 1 Juni mendatang. Akan segera tetap ada pelanggan yang susah dimintai KTP. Tak heran, Estu pun merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.

“Sebelumnya gak masalah, orang pembeli Sebelumnya pada tahu nantinya beli (LPG 3 kg) pakai KTP,” ujar Djarot.

Ia Bahkan mengaku sebelumnya Setiap Waktu memberitahu pelanggan terkait kebijakan tersebut. Hal ini ia lakukan sesuai imbauan dari Pertamina.

“Iya Sebelumnya dikasih tahu, kan Dahulu kala ada orang Pertamina ke sini,” katanya.

Pertamina Patra Niaga mewajibkan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP mulai 1 Juni 2024. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan kebijakan itu ditempuh demi memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran LPG Bantuan Pemerintah.

“Per tanggal 1 Juni nantinya pada saat Akan segera melakukan pembelian LPG kg Akan segera dipersyaratkan menggunakan KTP sehingga Ke arah ke sana seluruh agen dan pangkalan melakukan pendataan terhadap konsumen-konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkan dalam aplikasi yang disebut merchant application atau MAP,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (2/8).

Riva mengatakan per April 2024, sebanyak 41,8 juta nomor induk kependudukan (NIK) Sebelumnya mendaftar Bantuan Pemerintah tepat LPG di mana mayoritas atau 35,9 juta NIK setara 86 persen Merupakan sektor rumah tangga.

Kemudian disusul usaha mikro (5,8 juta NIK), petani sasaran (12,8 ribu NIK), dan nelayan sasaran (29,6 ribu NIK), dan pengecer (70,3 ribu NIK).

Ia menambahkan bahwa dengan pendaftaran Bantuan Pemerintah LPG tepat, profil dari pembeli dapat dilihat termasuk berapa jumlah LGP yang mereka beli dalam sebulan. Secara rata-rata, pembeli katanya membeli 1 sampai 5 tabung LPG 3 kg per bulan.

“Meskipun demikian ada yang lebih dari 5 tabung untuk sektor yang mendaftarkan dirinya sebagai pengecer,” katanya.

Penyaluran LPG 3 kg memang banyak tidak tepat sasaran. Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak orang kaya yang masih menikmati Bantuan Pemerintah BBM dan LPG.

Bahkan, jumlah orang kaya yang menikmati BBM Bantuan Pemerintah ini lebih banyak dari jumlah rakyat miskin yang seharusnya menerima bantuan itu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Nathan Kacaribu menyebut Merujuk pada data yang dimilikinya, orang miskin yang menikmati Bantuan Pemerintah LPG 3 kg sebanyak 23,3 persen dari sasaran.

Sementara, 57,9 persen pengguna LPG 3 Kilogram (Kg) lainnya Merupakan orang kaya. Begitu Bahkan dengan BBM Bantuan Pemerintah. Dari jumlah yang disalurkan 60 persen dinikmati orang kaya dan orang miskin hanya menikmati 40 persen dari total yang diberikan.

(mrh/pta)