Akun Media Sosial Panitia People’s Water Forum Diduga Diretas

—

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) menerima aduan dugaan peretasan terhadap akun media sosial panitia yang terlibat dalam agenda People’s Water Forum (PWF) di Bali.

“Sejak semalam, SAFEnet mendapat aduan sekitar 8 orang yang terlibat, bahkan tidak terlibat kepanitiaan PWF di Bali, mendapatkan upaya pengambilalihan akun, untuk akun WhatsApp dan beberapa akun personal lain,” kata Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/5).

Nenden mengatakan berdasar pola dan tren selama ini, memang Setiap Waktu ada peningkatan serangan digital terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap suatu isu.

Ia menyebut peretasan tidak hanya melanggar hak atas privasi individu, tapi bisa langsung berdampak terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkumpul yang merupakan bagian fundamental Sistem Pemerintahan.

“Ketika negara diam atau abai ketika ada upaya intimidasi secara siber atau online seperti ini, sebetulnya itu sebagai bentuk bagaimana sikap pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini menperjuangkan kepentingan publik lebih luas,” katanya

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan KontraS, Andrie Yunus menyoroti diamnya aparat terhadap adanya intimidasi dari organisasi masyarakat terhadap panitia PWF.

“Pembiaran dilakukan oleh negara, Polisi diam, Satpol PP diam, ketika ada ormas yang mengaku cinta NKRI terlibat dalam upaya pemberangusan kebebasan sipil, kebebasan Sistem Pemerintahan dan kebebasan akademik,” kata Andrie.

Kegiatan the People’s Water Forum (PWF) rencananya diselenggarakan di Bali pada 21-23 Mei 2024.

Kegiatan itu dibubarkan oleh puluhan massa Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) pada Senin, 20 Mei 2024.

Ormas itu diduga melakukan rangkaian intimidasi, Kekejaman dan teror pada panitia penyelenggara dan warga yang hadir.

PWF Merupakan agenda masyarakat sipil yang dilakukan untuk merespons agenda World Water Forum ke-10 yang Bahkan diselenggarakan di Bali.Forum ini ditujukan sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air, dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan pihaknya belum mengetahui masalah pembubaran agenda PWF tersebut. Menurutnya, Sampai Di waktu ini belum ada laporan resmi kepada kepolisian terkait pembubaran itu.

“Singkatnya Polda Bali tidak mengetahui ada kegiatan yang dilakukan di hotel tersebut Serta rencana pihak-pihak yang melarang atau menghentikan kegiatan tersebut,” kata Jansen, Senin (20/5).

Jansen menyebut kelompok aktivis PWF tidak mematuhi aturan dalam penyampaian pendapat di muka umum.

“Tidak ada pemberitahuan sebagaimana aturan tersebut, bahkan cenderung kegiatan diam-diam disebar melalui Media Sosial,” katanya.

(yoa/dmi)