Akun Perpindahan Penduduk dan Hotel Dibajak Diduga Buat Mengelabui Orang Lain, Google Respons

Jakarta, CNN Indonesia —

Google mengaku tengah melakukan investigasi terkait detail Usaha yang diubah pihak tak bertanggung jawab dalam profil Usaha Sebanyaknya hotel dan Kantor Perpindahan Penduduk.

“Kami memahami adanya perubahan yang tidak diharapkan pada beberapa detail Usaha di Sebanyaknya Profil Usaha,” ujar perwakilan Google kepada CNNIndonesia.com pada Senin (12/8).

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan Dalam proses menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kami Berniat Menyajikan informasi terbaru Sesegera mungkin.”

Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menduga terjadi peretasan akun Google Usaha yang menimpa beberapa hotel di Indonesia.

“Peretasan ini tidak hanya terjadi di Surabaya, beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Denpasar, Makassar, itu Bahkan terkena peretasan,” kata Ketua Harian Koordinator Wilayah (Korwil) PHRI Surabaya Puguh Sugeng Sutrisno, dikutip dari Antara, Senin (12/8).

Sebagai tindak lanjut atas kasus tersebut, pihaknya melapor ke Polri.

“Jadi selanjutnya, hari ini Ketua Umum kami yaitu Bapak Hariyadi Sukamdani Berniat ke Siber Bareskrim Polri untuk melaporkan terkait hal ini,” tutur Puguh.

Puguh menduga peretasan tersebut dilakukan oleh warga lokal. Pasalnya, nomor WhatsApp (WA) dari beberapa hotel yang tertera di akun google Usaha diganti dengan nomor telepon lokal Bahkan.

Selain industri perhotelan, Sebanyaknya Kantor Perpindahan Penduduk Bahkan mengalami kejadian serupa. Direktorat Jenderal Perpindahan Penduduk Kemenkumham mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap Mengelabui Orang Lain lewat Google Maps.

Pasalnya, ditemukan nomor kontak WhatsApp palsu yang disematkan pada informasi alamat Sebanyaknya Kantor Perpindahan Penduduk di Google Maps. Beberapa Kantor Perpindahan Penduduk ditemukan menyematkan nomor 081230030440.

“Ini Pernah berlangsung meresahkan, kami Berniat surati Google untuk menghapus nomor itu dan kami Bahkan Berniat minta operator seluler, memblokir nomor tersebut,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Perpindahan Penduduk Sandi Andaryadi dalam sebuah keterangan, Senin (12/8).

(lom/arh)