Aturan Perlindungan Ojol Dikejar Terbit Desember, Ada 8 Skor Penting

—

Pembantu Presiden Pembantu Presiden Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menargetkan aturan untuk perlindungan driver taksi dan ojek online (ojol) Akan segera diundangkan pada akhir tahun ini.

Sampai Pada Di waktu ini aturan masih dirancang dan dipastikan tujuannya untuk Menyajikan kepastian Undang-Undang untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, termasuk menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi.

“Penandatanganan dan pengundangan permen dalam berita negara yang direncanakan pada Desember 2024,” ujar Ida dalam Rapat Kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senin (20/5).

Menurut Ida, peta jalan regulasi perlindungan untuk driver ojol Pernah berlangsung ditetapkan. Untuk tahap awal Akan segera dilakukan serap aspirasi atau dialog yang Pernah berlangsung dilaksanakan sejak tahun lalu.

“Serap aspirasi Akan segera dilakukan sampai dengan Agustus 2024 yang direncanakan sebanyak 5 kali dan kami Bahkan laporkan pada 2023 Sebelumnya Bahkan dilakukan serap aspirasi dan FGD,” jelasnya.

Tahap selanjutnya Akan segera dilakukan perumusan dan pembahasan draft permenaker pada September sampai Oktober 2024. Lalu lanjut melakukan harmonisasi peraturan dengan Kemenkumham pada November 2024.

Manakala tidak ada kendala yang berarti, aturan Akan segera diundangkan pada Desember 2024 dan diharapkan bisa segera dilaksanakan.

“Tidak mungkin tidak ini pelaksanaannya Akan segera lebih banyak dilakukan sama Pembantu Presiden Pembantu Presiden baru,” terangnya.

8 Skor Penting

Menurut Ida, ada delapan Skor utama yang Akan segera diatur dalam aturan itu. Pertama, definisi tenaga kerja luar hubungan kerja pada layanan berbasis aplikasi.

Keempat, waktu kerja dan waktu istirahat. Kelima, jaminan sosial. Keenam, keselamatan dan Kebugaran kerja.

Ketujuh, kesejahteraan dan kedelapan soal penyelesaian seandainya terjadi perselisihan antara perusahaan dan mitra.

Ida menekankan program perlindungan pekerja kemitraan ini Bahkan Akan segera dimasukkan dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenaker 2025.

Tujuannya untuk Menyajikan kepastian Undang-Undang untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, termasuk menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi.

“Kita Bahkan ingin Menyajikan kepastian serta hak atas perjanjian kemitraan yang adil dan berkekuatan Undang-Undang,” pungkas Ida.

(sfr/sfr)