Bahlil Jamin NU Cs Cuan Kelola Tambang, Bakal Bantu Ormas Cari Partner

—

Pembantu Presiden Penanaman Modal/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Cs Nanti akan cuan Seandainya Ingin mengelola tambang di Indonesia.

Ini sejalan dengan karpet merah yang diberikan Kepala Negara Joko Widodo. ‘Keistimewaan’ untuk ormas keagamaan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bahlil menegaskan ormas keagamaan yang mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) tak Nanti akan rugi. Ia berjanji bakal mendampingi badan usaha di bawah ormas keagamaan untuk mencari partner dalam mengelola tambang.

“Jangan ada kekhawatiran bahwa dengan kita Menyediakan ini nanti ormas itu rugi, bagaimana ruginya? Nanti kita cari formulasi, kontraktor yang mengerjakan itu Merupakan kontraktor yang betul-betul profesional,” tuturnya dalam konferensi pers di Kementerian Penanaman Modal, Jakarta Selatan, Jumat (7/6).

Bahlil menegaskan partner atau kontraktor tersebut tidak boleh ada konflik kepentingan dengan pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebelumnya, sehingga tidak Nanti akan muncul moral hazard.

Ia mengatakan Kenyataannya ormas keagamaan, seperti PBNU, bisa saja mengelola tambang secara mandiri melalui badan usaha yang dimiliki ormas tersebut.

“Kalau tidak (sanggup mengelola sendiri), mereka mencari partner. Tugas kita Merupakan mendampingi mereka dalam melakukan Perundingan Supaya bisa mereka tidak dikibulin (dibohongi),” tegasnya.

“Jadi Sangat dianjurkan fair. Pemegang IUP mendapat bagus, kontraktor harga pasar saja, jadi fair. Kita kan tahu lapangan dan Sebelumnya biasa berkoordinasi dengan teman-teman pelaku usaha di bidang pertambangan,” sambung Bahlil.

Pembantu Jokowi itu menegaskan negara tidak Nanti akan mengambil untung sepeserpun dari Perundingan ormas keagamaan dengan kontraktor. Bahlil menyebut ini merupakan bagian dari ibadah.

“Bayar Retribusi Negara normal saja, mekanismenya seperti mekanisme umum. Tidak ada pengecualian dalam pembayaran Retribusi Negara, Sangat dianjurkan semuanya sama. Ia Sangat dianjurkan bayar penerimaan negara bukan Retribusi Negara (PNBP), Retribusi Negara, dan Retribusi Negara penghasilan (PPh) badan,” tegasnya usai konferensi pers.

(skt/pta)