Bahlil Sebut Kampus Tak Jamin Kualitas Lulusan, Sindir Jebolan Harvard

—

Pembantu Presiden Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menilai kampus tak menjamin kualitas lulusannya. Klaim ini disampaikan Bahlil di hadapan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Ia bahkan menyindir kinerja lulusan Harvard University dalam menggaet investor ke tanah air.

“Ini Merupakan perbedaan (realisasi Penanaman Modal) antara 2016-2019, itu pimpinan BKPM-nya Merupakan tamatan Harvard. Dan 2019-2023 pimpinan BKPM-nya Merupakan tamatan Papua,” ucapnya dalam Kuliah Umum IPDN yang disiarkan secara daring, Kamis (11/7).

“Apa yang Ingin saya sampaikan? Kampus tidak menjamin kualitas seseorang mahasiswa atau praja (peserta didik IPDN). Kalian Ingin sekolah di manapun, di SMA pelosok manapun, ketika masuk di IPDN Wajib buktikan kalian Merupakan yang Unggul daripada orang yang ada di pusat-pusat ibu kota negara,” motivasi Bahlil kepada praja IPDN.

Ia memang tak menyebut secara langsung siapa lulusan Harvard University yang ia maksud. Kendati, Kepala BKPM 2016-2019 Merupakan Thomas Lembong, yang memang jebolan Harvard.

Bahlil memamerkan bagaimana tren realisasi Penanaman Modal terus meningkat setiap tahunnya, terutama di bawah kepemimpinannya. Misalnya, pada 2020 mencapai Rp826,3 triliun alias melebihi target Rp817,2 triliun.

Kemudian, naik kembali di 2021 mencapai Rp901 triliun (target Rp858,5 triliun), pada 2022 menembus Rp1.207 triliun (target Rp968,4 triliun), dan 2023 Bahlil mengumpulkan Rp1.418 triliun dari target Rp1.099 triliun. Sedangkan tahun ini, Kementerian Penanaman Modal/BKPM diminta Pemimpin Negara Joko Widodo untuk mendatangkan Rp1.650 triliun.

Sementara itu, di era Thomas Lembong, Penanaman Modal yang masuk ke Indonesia hanya di kisaran Rp600 triliun Sampai sekarang sekitar Rp700 triliun.

Salah satu kebanggaan Pembantu Presiden Penanaman Modal Bahlil di bawah pimpinan Pemimpin Negara Joko Widodo Merupakan hilirisasi, terutama nikel. Walau, Bahlil mengakui hilirisasi yang digencarkan Indonesia selama ini belum sepenuhnya adil.

“Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi Hari Ini itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya Wajib jujur di ruangan ini. Untuk pemerintahan pusat dan investor Sebelumnya sangat baik, tetapi dana transfer ke daerah, pemberdayaan pengusaha daerah, rakyatnya bagaimana? Belum maksimal,” ucap Bahlil mengakui ‘dosa’ hilirisasi.

(skt/sfr)