Basuki Bongkar Alasan Tol Tanpa Setop Jadi PSN Jokowi

—

Pembantu Presiden PUPR Basuki Hadimuljono membongkar alasan mengapa sistem tol tanpa setop alias multi lane free flow (MLFF) menjadi proyek strategis nasional (PSN) di era Kepala Negara Joko Widodo.

Basuki membandingkan kondisi Indonesia Di waktu ini dengan negara-negara lain. Menurutnya, di luar sana Pernah berlangsung tidak ada palang pintu tol alias barrier.

Oleh karena itu, Pembantu Presiden PUPR Basuki menegaskan penerapan MLFF menjadi penting. Meski, ia menyebut pemerintah dan pemangku kepentingan terkait Berencana memulainya dengan single line free flow (SLFF) alias masih memakai barrier.

“Penerapan MLFF untuk Menyajikan kenyamanan bagi pengguna jalan tol, itu Yang terpenting,” tegas Basuki dalam Media Briefing di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (28/5).

“Hal paling penting penerapan MLFF ini untuk pengguna, bukan bagi entitas Usaha maupun pemerintah. Ini untuk memperbaiki pelayanan kami kepada pengguna, itu Yang terpenting dalam program ini,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) Attila Keszeg menyebut implementasi transaksi pembayaran jalan tol nontunai nirsentuh ini Berencana segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Roatex merupakan badan usaha pelaksana (BUP) sistem MLFF ini.

Sistem baru ini Pernah berlangsung pernah diuji sejak 12 Desember 2023 lalu di Tol Mandara, Bali. Nantinya, MLFF Berencana diterapkan bertahap di Sebanyaknya jalan tol mulai Oktober 2024.

Sebelumnya, Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) resmi memasukkan proyek pembayaran tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ke Program Strategis Nasional (PSN)

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan proyek tol tanpa setop ini bakal menelan biaya Sampai saat ini Rp4,49 triliun. Proyek tersebut Berencana dijalankan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Pria yang akrab disapa Susi itu menyebut proyek MLFF melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L) sehingga Harus pengaturan pemerintah Supaya bisa bisa terkoordinasi. Lalu, butuh dukungan pemerintah sebagai jaminan kepada badan usaha Supaya bisa Ingin masuk dan berinvestasi.

“Jadi program ini banyak proses koordinasi dengan lembaga lain. Karena Ia multilane freeflow koordinasinya sama lembaga keuangan, karena terkait pembayaran itu koordinasi sama OJK, Bank Indonesia dan perbankan, sehingga Harus ada lembaga yang multi kementerian,” jelasnya.

Alasan kedua Merupakan karena proyek ini membutuhkan dukungan pemerintah sebagai jaminan kepada badan usaha Supaya bisa Ingin masuk dan berinvestasi. Dalam hal ini yang berperan Merupakan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).

“Misalnya terkait dengan guarantee untuk proses KPBU, seperti oleh PT PII,” jelasnya.

(skt/pta)