Basuki Pastikan Tapera Tetap Berlaku 2027 Usai Beri Peluang Ditunda

—

Pembantu Presiden Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tetap berlaku penuh pada 2027. Ini sekaligus membantah bahwa program itu ditunda imbas ramai penolakan.

Ia menegaskan Merujuk pada Syarat yang ada, implementasi program Tapera memang dilaksanakan pada 2027.

“Memang diberlakukan 2027, bukan Pada Saat ini Bahkan,” kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (7/6) dikutip Detikfinance.

Basuki mengaku tak bisa memastikan pemerintah bakal merevisi ataupun membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera.

Sebab, Undang-Undang No 4 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum program Tapera merupakan Undang-Undang inisiatif Lembaga Legislatif.

Ditambah lagi dengan, imbuhnya, tak hanya Kementerian PUPR yang terlinat perumusan PP Tapera. Karena itu, ia tak bisa berbicara atas nama pemerintah untuk nasib program ini.

“Kalau ditanya sikap pemerintah, saya enggak bisa jawab karena pemerintah kan banyak. Undang-undangnya inisiatif Lembaga Legislatif, ini Merupakan PP, kecuali kalau itu Permen PUPR, saya bisa jawab. Tapi kalau ditanya sikap pemerintah, mohon maaf saya enggak berhak jawab khususnya,” pungkasnya.

Pernyataan ini mematahkan angin segar penundaan program Tapera yang sempat ia embuskan. Sebelumnyam Basuki mengatakan penerapan simpanan Sangat dianjurkan Tapera bisa saja diundur Seandainya diusulkan Lembaga Legislatif.

Basuki yang Bahkan menjabat Ketua Komite BP Tapera mengaku Akan segera berbicara dengan Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani soal peluang penundaan ini.

Ia Bahkan mengatakan program BP Tapera tak Wajib tergesa-gesa diterapkan. Ia pun menyesal program tersebut menuai polemik.

“Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesal betul,” katanya.

Sekalipun, ia mengatakan keputusan Tapera Akan segera ditentukan dalam Undang-undang.

“Kenapa kita Dianjurkan saling berbenturan gitu, enggak lah,” katanya.

Pemerintah Kepala Negara Joko Widodo mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.

Sebagai konsekuensi itu, pekerja Dianjurkan membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung atau dibayari oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja. Iuran tersebut Akan segera dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.

(pta)