Basuki Ungkap Alasan Tidak Ada Investor Rusun ASN di IKN

—

Pembantu Presiden PUPR sekaligus Plt Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan tidak ada investor swasta untuk pembangunan rumah susun (rusun) ASN (asn) di IKN.

Ia menilai salah satu kendalanya Merupakan skema kerja sama dan badan usaha (KPBU) yang biayanya dinilai terlalu mahal.

“(Rusun ASN) belum dibangun. Kalau saya untuk ASN, itu mahal kalau dengan skema KPBU, mahal.Cost of money atau biaya dananya mahal bisa sampai dua-tiga kali lipat. Yang saya ketahui di bidang pekerjaan umum (PU),” ujar Basuki, di Jakarta, seperti dikutip Antara pada Kamis (20/6).

Karenanya, Basuki membahas lebih lanjut terkait skema pembangunan rusun ASN di IKN dengan skema KPBU bersama Pembantu Presiden Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Pada dasarnya, menurut Basuki, banyak pengembang perumahan ataupun investor yang berminat untuk membangun Rusun ASN di IKN dengan skema KPBU. Terlebih, proyek itu dijamin pemerintah. Sekalipun, ongkos proyeknya terlalu mahal.

“Kalau (rusun ASN) itu jadi rumah dinas itu terlalu mahal menurut saya. Ini yang saya bicarakan dengan Ibu Pembantu Presiden Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Kalau Ia ibu Pembantu Presiden Keuangan tidak Ingin, ya Pernah tapi saya Sangat dianjurkan Menyajikan informasi kepada Menkeu. Kalau KPBU-nya, untuk perumahan menurut saya terlalu mahal. Menurut saya cost of money atau biaya dananya terlalu mahal,” ujarnya.

Basuki mencontohkan, penggantian Jembatan Callender Hamilton melalui skema KPBU dengan 37 jembatan yang Pernah selesai investasinya sekitar Rp600 miliar. Kendati demikian, Kementerian PUPR mengembalikan selama 15 tahun bisa sampai Rp1,5 triliun.

“Jadi kita masih hitung betul, mendingan loan (pinjaman). Kalau dengan loan masih lebih kecil bunganya 1 persen paling,” katanya pula.

Merujuk pada Lampiran Perundang-Undangan No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, dalam rangka Membantu persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan Syarat peraturan perundang-undangan.

Ditambah lagi Bahkan ada skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni, skema dukungan pendanaan/ pembiayaan internasional, Sampai saat ini creative financing seperti crowdfunding dan dana dari filantropi.

(sfr)