BEM Universitas Brawijaya Penolakan UKT Naik, Minta Pembantu Presiden Pembantu Presiden Nadiem Turun

—

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jatim mengirimkan surat Penolakan ke Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Selain surat, BEM UB Bahkan Menyajikan raket dan bola pingpong kepada Nadiem.

“Surat terbuka dan raket pingpong Merupakan bentuk sarkasme yang melabelkan pemerintah dan kampus Baru saja melakukan politik pingpong nasib anak bangsa,” kata Pemimpin Negara BEM UB Satria Naufal melalui keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/5).

Satria mengatakan, surat ini mereka kirim tepat setelah mahasiswa melakukan Aksi Massa kepada Rektorat Universitas Brawijaya tentang kenaikan UKT, beberapa hari lalu.

Ia mengatakan, Penolakan ini didasari pengumuman penetapan golangan UKT bagi kandidat mahasiswa baru UB 2024 yang masuk melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) pada 8 Mei 2024.

Penetapan golongan UKT di UB ditetapkan Melului Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 37 Tahun 2024. Pada tahun ini, terjadi Kenaikan sebesar empat golongan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 8 golongan yang terbesar di tahun 2023 menjadi 12 golongan yang terbesar di tahun 2024.

“Hal ini menjadi keresahan bagi mahasiswa baru yong berharap Supaya bisa dapat berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN),” ucapnya.

Lebih lanjut Penolakan itu Bahkan dilakukan BEM UB dengan merilis video animasi di akun Instagram mereka, yang menampilkan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Nadiem Baru saja bermain pingpong bersama pihak Universitas Brawijaya.

Adapula sosok Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Sekdir Dikti) Tjitjik Sri Tjahjandarie yang mengatakan ‘kuliah Merupakan kebutuhan tersier’, dalam video itu.

“Kami Pernah menyederhanakan bahasa politik dari pemerintah dan kampus Didefinisikan sebagai politik pingpong,” ucapnya.

Pasalnya, kata Ia, saat melakukan aksi di kampus berulang kali pihaknya diminta menuntut langsung Kemendikbudristek.

Sementara respons Kemendikbudristek sendiri, kata Satria, Setiap Saat Menyajikan pernyataan bahwa kenaikan UKT merupakan salah kampus.

“Terakhir, kami berpesan untuk Pembantu Presiden Pembantu Presiden Nadiem Makarim, bahwa Bila masih tidak mengindahkan banyaknya perlawanan dari setiap kampus, maka, kami Nanti akan mengampanyekan tagar #ReformasiPendidikanTinggi#TurunkanUKTAtauNadiemYangTurun,” ucapnya.

Berikut tiga Skor sikap dan tuntutan BEM UB:

1. Menuntut Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mencabut Peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 beserta peraturan turunannya.

2. Mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan audit kepada Peraturan Rektor atau peraturan lannya yang mengikat untuk kenaikan UKT dan luran Penbangunan Institusi (IPI) di setiap Perguruan Tinggi.

3. Mendesak Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI untuk Mencabut beberapa pernyataan yang merendahkan marwah perguruan tinggi

Apalagi, Satria Bahkan mengatakan permasalahan UKT ini menjadi rumit ketika terjadi lempar tanggung jawab antarpihak. 

(frd/DAL)