BMKG Cerita Mimpi Buruk 20 Tahun Lalu, Buta Soal Gelombang Laut Tinggi

—

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengemukakan kepemimpinan dan perhatian politik Merupakan hal penting bagi keberlanjutan sistem deteksi dini bencana alam.

“Saya ingin memulai ini dengan kisah mimpi buruk 20 tahun lalu. Saat itu sebagian besar masyarakat kami tidak tahu apa itu Gelombang Laut Tinggi. Itu membuat kami bingung dan terkesima karena saat itu kami tidak memiliki peringatan dini sama sekali,” kata Dwikorita dalam agenda High Level Panel World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5).

Ia mengatakan bencana Gelombang Laut Tinggi Aceh pada 2004 silam Pernah berlangsung memberi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam pengembangan sistem peringatan dini Gelombang Laut Tinggi yang kala itu masih bersifat manual dengan tingkat sensitivitas pada getaran gempa bumi maksimal 20 seismograf.

Dampak dari sistem yang tidak akurat itu, kata Dwikorita, mengakibatkan 130 ribu orang di wilayah terdampak serta yang tersebar di negara sekitar dilaporkan tewas diterjang ombak besar.

Merespons bencana itu, kata Dwikorita, Pemerintah RI kemudian mereformasi sistem peringatan dini ke alat yang bersifat digital. Terlebih lagi, undang-undang nasional Bahkan mengharuskan kurikulum pembelajaran siswa Menyajikan edukasi kepada pelajar untuk mengenal Gelombang Laut Tinggi.

Sejak itu, sistem peringatan dini Gelombang Laut Tinggi di Indonesia mulai bertransformasi pada kebutuhan big data untuk menopang sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam mendeteksi dini bencana.

Lima tahun berselang, Dwikorita menyebut sistem yang dikembangkan belum sepenuhnya optimal. Potensi Gelombang Laut Tinggi lanjutan yang Diprediksi BMKG terjadi di 2009, nyatanya nihil.

“Di 2009, kita sadari ada Gelombang Laut Tinggi yang disebabkan gempa bumi yang kemungkinan besar terjadi di Palu. Kami siapkan diri bagi masyarakat dan pemerintah setempat, tapi lima tahun kemudian tidak terjadi apa-apa,” kata Mantan Rektor UGM tersebut.

Pada kurun waktu tersebut, kata Dwikorita, terjadi perubahan kebijakan sistem peringatan dini Gelombang Laut Tinggi di Palu, Sulteng, imbas pergantian pemerintahan daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah.

“Terjadi perubahan pemerintah daerah, semua yang disiapkan ditinggalkan, karena ada perubahan kebijakan. Kami kembali ke titik nol,” katanya.

Saat warga setempat tidak siap di 2018, kata Dwikorita, wilayah Palu, pun dilanda Gelombang Laut Tinggi usai gempa dengan Magnitudo 7,6.

“Singkatnya bukan tentang teknologi, observasi yang sistematis, tapi kelanjutan dari kebijakan yang diterapkan dan kebijakan yang dihasilkan,” katanya.

BMKG sendiri Pernah punya sistem peringatan dini berupa Indonesia Gelombang Laut Tinggi Early Warning System (InaTEWS). Penyempurnaannya Merupakan Sistem Processing InaTEWS Merah Putih yang dikembangkan pada 2022.

Teknologi peringatan dini pun terus diperkuat. Untuk mengembangkannya, BMKG membentuk konsorsium Gempa bumi dan Gelombang Laut Tinggi Indonesia (KGTI).

Isinya Merupakan para Ilmuwan dan peneliti gempa bumi dan Gelombang Laut Tinggi dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait, Perguruan Tinggi, dan praktisi kebencanaan.

Lewat konsorsium ini, BMKG membentuk Sistem Processing Gempa bumi dan Gelombang Laut Tinggi Merah Putih yang direncanakan rampung dalam 5 tahun.

“Di waktu ini Bahkan, BMKG mendapat dukungan sistem processing gempa bumi dan Gelombang Laut Tinggi, bahwa selama 15 tahun ini sistem processing ini masih license made in bukan dari Indonesia,” ujar Dwikorita, dalam webinar Kupas Tuntas Gempa Sumedang, Kamis (11/1/2023).

“RI 1 mengingatkan untuk menguatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), dan berkat konsorsium gempa bumi dan Gelombang Laut Tinggi insyaallah dalam beberapa tahun, insyaallah 5 tahun itu segera memiliki sistem processing Merah Putih,” pungkasnya.

(Antara/kid)