Bos BPKP Pamer ke Jokowi Sebelumnya Selamatkan Uang Negara Rp76,68 T

—

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh pamer kepada Jokowi lembaganya Sebelumnya berhasil menyelamatkan Rp78,68 Triliun uang negara selama periode 2020 Sampai sekarang Maret 2024.

Tak hanya itu, BPKP menurutnya Bahkan Sebelumnya melakukan penghematan belanja negara senilai Rp192,93 Triliun, serta mampu mengoptimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 Triliun. Dengan demikian total kontribusi keuangan itu klaimnya; Merupakan Rp310,36 Triliun.

“Sepanjang tahun 2020 sampai dengan Triwulan I 2024, pengawasan BPKP Sebelumnya berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 Triliun,” kata Yusuf saat Menyajikan sambutan peresmian pembukaan rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/5).

Yusuf menjelaskan total kontribusi BPKP terhadap keuangan negara itu berasal dari hasil pengawasan berbagai aspek, mulai dari bidang Kesenjangan Ekonomi, Kebugaran, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tata kelola BUMN/BUMD, Sampai sekarang transformasi energi hijau.

“Dalam pelaksanaan pengawasan, kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan. Pengawasan intern berhasil mendorong berbagai capaian positif,” kata Ia.

Yusuf melanjutkan kendati beberapa program strategis nasional (PSN) memiliki capaian sesuai target Jokowi, Meskipun demikian pengawasan BPKP masih mendapati ruang perbaikan dan kebutuhan percepatan pada beberapa program pemerintah lainnya.

Di antaranya pada bidang pendidikan, Kebugaran, dan pengentasan Kesenjangan Ekonomi. Hasil pengawasan BPKP terhadap tiga bidang tersebut menemukan Trend Populer permasalahan yang serupa, berupa isu koordinasi kelembagaan dan harmonisasi program antara instansi pusat dan daerah.

“Serta isu kecukupan, integrasi, dan validasi data Bahkan masih menjadi akar masalah,” jelasnya.

Dikarenakan oleh itu, BPKP merekomendasikan untuk penyusunan kebijakan yang tepat, perencanaan yang baik dengan target kinerja terukur, pengendalian atas pelaksanaan program, Sampai sekarang dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebermanfaatan program.

(khr/agt)