BPH Migas Sebut Jokowi Minta Aturan Batasi Beli Pertalite Diselesaikan

—

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)  mengungkapkan Kepala Negara Joko Widodo meminta revisi Peraturan Kepala Negara (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dipercepat.

“Terkait revisi Perpres 191 itu Dalam proses dibahas terus-menerus Di waktu ini. Terakhir memang ada arahan dari Kepala Negara (Jokowi) untuk segera diterbitkan, tadi pagi pun masih dibahas,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII Wakil Rakyat RI di Jakarta Pusat, Senin (27/5).

“Posisinya ada di Kemenko Perekonomian, kita menunggu keputusan dari Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) untuk diterbitkan,” tambahnya.

Beleid tersebut menjadi penting karena mengatur penyediaan, pendistribusian, Sampai sekarang harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM). Salah satu Skor krusial Merupakan siapa saja yang Singkatnya berhak menggunakan bahan bakar Bantuan Pemerintah, seperti pertalite.

Berencana tetapi, Erika menyebut aturan tersebut tak hanya menyangkut lembaga yang dipimpin olehnya. Ia menekankan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Bahkan menyangkut kementerian/lembaga (K/L) lain, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sampai sekarang Kementerian Perhubungan.

“Jadi, Sangat dianjurkan ada kesepakatan untuk diwujudkan,” tegas Erika.

Menanggapi pernyataan BPH Migas, Wakil Ketua Komisi VII Wakil Rakyat RI Eddy Soeparno menyindir gerak pemerintah. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai negara bergerak sangat lama.

Eddy mencatat proses mencapai kesepakatan tersebut memakan waktu Sampai sekarang dua tahun. Di lain sisi, ia menyebut kantong negara menjadi taruhannya.

“Tapi lama sekali bu, Pernah 2 tahun untuk mencapai kesepakatan itu. Kasihan Bahkan kantong kita (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) jebol terus,” sindir Eddy.

Selepas rapat dengan Komisi VII Wakil Rakyat RI, Kepala BPH Migas Erika mengaku tak bisa membocorkan isi revisi perpres tersebut. Ia menegaskan terkait Skor, seperti batasan cubicle centimeter (CC) kendaraan yang berhak menggunakan pertalite, Bahkan masih dibahas di Kemenko Perekonomian.

“Jadi, belum diputuskan. Itu kan kalau masih dibahas, saya gak ngomong dulu ya. Nanti kalau Pernah diputuskan dan diterbitkan, kita sosialisasi,” tuturnya selepas rapat.

(skt/agt)