Empat Pembantu Presiden Jokowi Rapat Bahas Pembatasan BBM Bantuan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia —

Para Pembantu Presiden pemerintahan Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) rapat terkait rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Merujuk pada jenis kendaraan. Rapat berlangsung di Kantor Pembantu Presiden Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Selain Airlangga, pembantu Jokowi yang hadir Disebut juga Pembantu Presiden Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Pembantu Presiden Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Pembantu Presiden Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Rapat Bahkan dihadiri para pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).

Trenggono menjadi Pembantu Presiden yang keluar gedung pertama sekitar pukul 14.44 WIB. Ia mengatakan rapat dengan Airlangga membahas terkait BBM bersubsidi Merujuk pada jenis penggunaanya, termasuk bagi nelayan.

“Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang Jelas nanti ke Pak Menko ya,” kata Trenggono seperti dikutip dari Detik Finance.

Ia menyebut pembatasan BBM bersubsidi tidak dilakukan mulai 17 Agustus 2024. Pembatasan, katanya, baru mulai diterapkan pada 1 September 2024.

“Enggak (17 Agustus), September rencananya, 1 September lah,” ucapnya.

Setelah Trenggono, Teten keluar disusul Arifin Tasrif. Keduanya kompak mengatakan bahwa hasil rapat Berencana disampaikan Airlangga.

“Nanti tanya sama menko. Bahasannya ya Sebelumnya dibahas, tinggal tanya ke menko,” ujar Arifin.

Wacana pembatasan Bantuan Pemerintah BBM pertama kali dilontarkan oleh Pembantu Presiden Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengungkapkan wacana pembatasan muncul mengingat proyeksi defisit APBN 2024 Diprediksi lebih besar dari target pemerintah.

Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.

Penurunan penerimaan negara itu katanya, terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis Barang Dagangan, yang terkena dampak penurunan harga Barang Dagangan secara tajam.

Hal itu, sambungnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

“Itu Pada Di waktu ini Pertamina Dalam proses menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita Sebelumnya bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat Bantuan Pemerintah itu Berencana bisa kita kurangi,” kata Luhut di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Berbeda dari, Jokowi menegaskan belum ada pemikiran pemerintah untuk merealisasikan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.

Bahkan, ia dan jajarannya belum menggelar rapat khusus membahas rencana tersebut.

“Ndak, ndak, ndak,belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat Bahkan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

(mrh/pta)