ESDM Ajukan Anggaran Bantuan Pemerintah Listrik Sampai sekarang Rp88 T Pada 2025

—

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan Bantuan Pemerintah listrik sebesar Rp83,02 triliun Sampai sekarang Rp88,36 triliun pada RAPBN 2025. Angka ini lebih tinggi Rp15,12 triliun dari APBN 2024 yang sebesar Rp73,24 triliun.

“Untuk kebutuhan Bantuan Pemerintah listrik pada era APBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp83,02-Rp88,36 triliun,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senin (3/6).

Jisman mengungkapkan angka tersebut diperoleh dengan asumsi kurs Kurs Mata Uang Nasional sebesar Rp15.300-Rp16 ribu per Kurs Mata Uang Amerika AS, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$75-US$85 per barel, serta Fluktuasi Harga sebesar 1,5 persen-3,5 persen.

“Ini sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang kami peroleh pada tanggal 6 Mei 2024,” kata Ia.

Ia memaparkan yang menjadi target pelanggan Bantuan Pemerintah Dengan kata lain sebesar 41,08 juta, dengan penerima Bantuan Pemerintah terbesar berasal dari kalangan rumah tangga yang menggunakan daya sebesar 450 VA, Dengan kata lain sebesar 45,46 persen-45,99 persen dengan perkiraan anggaran Rp38,18 triliun-Rp40,16 triliun.

Lebih lanjut, terdapat penerima Bantuan Pemerintah berupa rumah tangga dengan daya sebesar 900 VA dengan anggaran Bantuan Pemerintah sebesar Rp15,75-Rp16,68 triliun, Usaha kecil sebesar Rp9,39 triliun-Rp10,18 triliun, dan industri kecil Rp5,93 triliun-Rp6,51 triliun.

Selanjutnya, pemerintah Rp36 miliar-Rp39 miliar, sosial Rp12,16 triliun-Rp13,08 triliun, dan lainnya sebesar Rp1,24 triliun-Rp1,34 triliun.

Jisman menambahkan kebijakan Bantuan Pemerintah listrik tersebut Harus diberikan kepada golongan yang berhak. Untuk Bantuan Pemerintah listrik rumah tangga, katanya, Supaya bisa diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan.

“Ketiga, mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan,” katanya.

“Realisasi Bantuan Pemerintah listrik sampai April 2024 sebesar Rp23,45 triliun atau sekitar 32 persen dari total kebutuhan Bantuan Pemerintah listrik APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp73,24 triliun,” pungkas Jisman.

(del/pta)