Komisi Pemilihan Umum Berniat Atur Batasan Doorprize dalam Sosialisasi Politik Pemilihan Umum

—

Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum) Berniat mengatur batasan pemberian doorprize sebagai salah satu bentuk Sosialisasi Politik pemilihan umum.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Idham Holik menilai Sosialisasi Politik yang baik Merupakan Sosialisasi Politik yang mengedepankan program. Idham tidak mengatakan pemberian doorprize saat Sosialisasi Politik Merupakan hal buruk.

“Sosialisasi Politik yang baik Merupakan Sosialisasi Politik yang programatik, sehingga pemberian doorprize atau hadiah dalam kegiatan Sosialisasi Politik dalam bentuk lainnya setuju untuk dibatasi,” kata Idham kepada wartawan, Kamis (16/5).

Idham mengklaim Berniat mengusulkan pembatasan nominal doorprize. Ia mengatakan pembatasan itu Berniat dituangkan ke dalam PKPU.

“Saya secara pribadi Berniat mengusulkan kembali pembatasan besaran nilai pemberian hadiah dalam kegiatan Sosialisasi Politik dalam bentuk lainnya, sehingga diatur dalam aturan teknis,” kata Ia.

Usulan pengaturan pemberian doorprize sebelumnya dikemukakan oleh Ketua Badan Pengawas Pencoblosan Suara Rahmat Bagja dalam rapat kerja antara Komisi II dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pencoblosan Suara, di gedung Lembaga Legislatif, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5).

Bagja berpandangan tidak adanya aturan terkait pemberian doorprize dalam Sosialisasi Politik membuat Badan Pengawas Pencoblosan Suara kesulitan untuk mengusut permasalahan tersebut.

Bagja menyebut PKPU mengenai Sosialisasi Politik harusnya mengatur pemberian doorprize atau hadiah. Ia mengaku Pernah meminta Komisi Pemilihan Umum untuk membuat batasan-batasan pemberian hadiah itu.

“Misalnya ditentukan bazar itu berapa. Ada bahkan Saat ini Bahkan Bahkan [kampanye yang] doorprize-nya Kendaraan Pribadi, doorprize-nya umrah,” kata Ia.

“Nah, kami Pernah menanyakan ke Komisi Pemilihan Umum kalau itu Harus ada batasannya ke depan,” imbuhnya.

(yla/fra)