Konsesi Tambang Ormas Agama Tak Lepas dari Politik

Jakarta, CNN Indonesia —

Warga Muhammadiyah Berau, Kaltim Rahmat menilai konsesi izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tidak terlepas dari dinamika politik.

“Konsesi ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik Bahkan. Sekalipun demikian Pak Bahlil, Pak Luhut atau Bahkan Pak Jokowi sendiri sebagai Kepala Negara mengatakan tidak ada kaitannya pada politik,” kata Rahmat dalam diskusi secara daring, Kamis (25/7) malam.

Menurutnya, gelagat-gelagat politis itu Pernah berlangsung terlihat, mulai dari pemerintah yang Menyajikan izin mengelola tambang bagi ormas keagamaan setelah Pemungutan Suara Rakyat 2024 Sampai saat ini izin tersebut diberikan hanya lima tahun.

“Kita lihat timeline dimunculnya setelah Pemungutan Suara Rakyat, jangka waktunya lima tahun. Itu kan ada hal-hal yang saling berkelindan kalau kita lihat,” ujarnya.

Rahmat sebagai warga Muhammadiyah yang tinggal di wilayah pertambangan menolak izin kelola tambang bagi ormas keagamaan.

“Kalau saya personal Pernah berlangsung Jelas menolak dan saya Bahkan masih berharap Muhammadiyah berfokus pada isu-isu yang memang selama ini Pernah berlangsung dihidupi seperti perekonomian umat, pemberdayaan UMK. termasuk mendorong fiqih transisi energi,” tutur Rahmat.

Ia mengatakan konsesi tambang batubara untuk ormas keagamaan berpotensi melahirkan konflik. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan warga Nahdliyin dan Muhammadiyah dengan warganya.

“Ini kekhawatiran yang Kenyataannya bukan kekhawatiran ilusional atau yang tidak beralasan. Sangat beralasan dan terjadi di berbagai tempat,” ucapnya.

Pemerintah sebelumnya Menyajikan kesempatan bagi ormas keagamaan untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais menyatakan Muhammadiyah memiliki kecenderungan Berniat menerima izin tambang dari pemerintah. Kecenderungan ini lanjutnya, terlihat ketika digelarnya rapat PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

Justru, ia mengatakan organisasinya belum memutuskan sikap resmi soal izin tambang dari pemerintah.

PP Muhammadiyah bersama seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia Berniat berkumpul dan membahas izin tambang ormas dari pemerintah pada 27 dan 28 Juli 2024 di Yogyakarta.

(lna/sfr)