Paksa Turis China Berbelanja, Agen Travel Korea Selatan Disanksi

—

Sebuah agen perjalanan di Korea Selatan baru-baru ini mendapat Hukuman Politik. Aktivitas agen tersebut ditangguhkan selama satu bulan.

Hukuman Politik ini diberikan setelah agen tersebut diketahui memaksa sekelompok turis China untuk berbelanja selama dalam perjalanan tur.

Insiden ini membuat para turis mengadu ke otoritas Korea Selatan. Mereka mengaku dipaksa berbelanja oleh petugas agen yang dimaksud.

Mengutip VN Express, ini merupakan kali pertama pemerintah Korea Selatan mengambil langkah tegas terhadap sebuah agen perjalanan karena Kartu kuning serupa.

Pemaksaan seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di Korea. Korea Times melaporkan, banyak turis China tertarik dengan paket wisata Murah di Negeri Ginseng dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun demikian demikian demikian, sering kali para turis China itu dipaksa untuk membeli barang-barang dengan harga yang tidak wajar seperti Peralatan Kecantikan, Pendukung Kesehatan nutrisi, dan barang-barang bebas bea.

Tindak Kejahatan ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam industri pariwisata Korea. Agen-agen perjalanan Menyajikan harga Murah di awal, Meskipun demikian demikian kemudian menggunakan Strategi penjualan yang agresif demi Memanfaatkan pengeluaran turis selama melancong.

China sendiri menjadi negara penyumbang jumlah wisatawan Korea terbesar. Pada kuartal pertama 2024, tercatat sebanyak 1,01 juta turis China Pernah melancong ke Korea.

Artinya, China menjadi pasar yang menjanjikan bagi industri pariwisata Korea.

Pemerintah Korea Selatan Pernah berkomitmen untuk Memanfaatkan regulasi dan mengambil tindakan tegas terhadap praktik tidak adil dalam industri pariwisata. Pemerintah Bahkan berjanji Menyajikan dukungan yang lebih besar bagi agen-agen perjalanan di Korea.

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Pernah melakukan inspeksi dan investigasi terhadap agen-agen perjalanan domestik untuk memastikan industri pariwisata yang sehat dan adil.

Selama kuartal pertama tahun 2024, sebanyak 51 Hukuman Politik Pernah diberikan sebagai hasil dari inspeksi tersebut.

(anm/asr)