Pecah Kementerian Keuangan, Prabowo Bakal Bentuk Badan Penerimaan Negara

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemisahan Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) menjadi Kementerian Penerimaan Negara bakal dimulai dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).

Hal tersebut disampaikan Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira. Ia menilai pembentukan kementerian baru di Pembantu Presiden Pembantu Presiden Prabowo Subianto tak mudah.

“Pada dasarnya kalau langsung membentuk Kementerian (Penerimaan Negara) itu Sangat dianjurkan ada prasyarat-prasyaratnya. Bisa saja taktis dulu, sementara badan, nanti transform ke kementerian kan bisa seperti itu,” kata Anggawira saat ditemui CNNIndonesia.com di bilangan Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

“Bisa saja Badan (Penerimaan Negara) dulu, baru berubah nanti jadi kementerian,” imbuhnya.

Anggawira menegaskan sejatinya badan atau kementerian selevel. Justru, badan, seperti Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan gratis berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara.

Ia menyebut konsep ini Bahkan serupa dengan sejarah terciptanya Kementerian Penanaman Modal. Cikal bakal kementerian itu berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Artinya kan prosesnya pembentukan badan lebih mudah dari kementerian … Saya pikir bukan orang baru (kandidat kepala Badan Penerimaan Negara), pastinya yang Sebelumnya berpengalaman,” jelas Anggawira.

“(Pembagian tugas dengan Kementerian Keuangan) ada urusan keluar dan urusan masuk. Badan Penerimaan Negara mengurus yang masuk, nanti spending-nya Kementerian Keuangan,” tutupnya.

Urgensi pembentukan BPN salah satunya Merupakan mengerek rasio Retribusi Negara Indonesia ke 23 persen. Belakangan, Bahkan ada kenaikan Retribusi Negara pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen yang disorot karena dirasa memberatkan.

Sementara itu Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan dalam Diskusi Polemik Trijaya bahwa kenaikan PPN pada 2025 memang belum waktunya. Ini karena jumlah kelas menengah di Indonesia tengah anjlok.

“Saya berempati, Saat ini Bahkan Bahkan kan tim Pak Prabowo yang Sebelumnya ada di seat kementerian, Pak Thomas Djiwandono (wakil Pembantu Presiden keuangan II) ini Bisa jadi Bahkan lagi pusing. Bagaimana Tips untuk tetap melakukan belanja, di sisi lain tekanan fiskal tidak bertambah mudah, tapi bertambah sulit,” jelasnya.

“Beberapa aspirasi yang dititipkan kepada kami para ekonom Merupakan untuk value added tax (VAT), misalnya PPN tahun depan jangan dinaikkan dulu lah. Saya coba simulasikan nanti kalau jumlah middle class Sebelumnya 25 persen dari total populasi, baru bisa kita naikkan jadi 12 persen,” saran Fithra.

Mengikuti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Pembantu Presiden Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kelas menengah memang turun.

Airlangga mengatakan Saat ini Bahkan Bahkan middle class tersisa 17,13 persen. Bila rakyat Indonesia ada 270 juta, maka kelompok ini hanya mencapai 46,25 juta orang.

(skt/fra)

[Gambas:Video CNN]