Pembantu Presiden PUPR Soal Tapera Panen Penolakan: Ikuti Saja Prosesnya

—

Pembantu Presiden PUPR Basuki Hadimuljono sadar program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menimbulkan polemik serta panen penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Tidak seperti, Basuki memilih tak banyak bicara saat ditanya terkait keberlanjutan rencana program itu. Menurutnya, beberapa pihak seperti Kantor Staf Kepala Negara (KSP) Pernah berkomentar tentang Tapera dan itu dinilainya cukup.

“Banyak sekali memang [protes]. Tapi saya kira Pernah cukup penjelasannya ada dari KSP dan dari mana-mana,” kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).

Kendati demikian, Basuki masih belum bisa memastikan apakah rencana Tapera Berniat ditinjau ulang. Ia hanya meminta seluruh pihak untuk mengikuti segala proses yang ada dan berjalan Pada Saat ini Bahkan.

“Ya nanti kita ikuti saja prosesnya,” ujarnya.

Pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Simpanan ini bersifat Sangat dianjurkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Pemerintah Menyajikan waktu ke perusahaan untuk mendaftarkan para pekerjanya kepada Badan Pengelola (BP) Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP 25/2020.

“Pemberi Kerja untuk Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i mendaftarkan Pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini,” demikian bunyi Pasal 68 PP Tapera.

Ia menegaskan pungutan Tapera tak berkaitan dengan pembiayaan program makan siang gratis Prabowo Sampai saat ini kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Moeldoko mengatakan seluruh program pemerintah Pernah memiliki anggaran masing-masing. Ia menegaskan tidak ada saling caplok anggaran program lain.

(khr/pta)