Pengusaha Usul Ada Kementerian Perumahan untuk Urus Tapera

—

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengusulkan dibentuknya kembali Kementerian Perumahan Supaya bisa program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bisa terurus dengan baik.

Shinta keberatan Bila iuran Tapera Bahkan diwajibkan untuk sektor swasta. Terlebih, fasilitas perumahan Pernah berlangsung tersedia dalam manfaat layanan tambahan (MLT) pada BP Jamsostek.

“Makanya kami usulkan Dahulu kala. Memang inilah kenapa kami mengusulkan adanya kementerian, soalnya ini (Tapera) Sangat dianjurkan diatur secara baik (pada) perumahan dan perkotaan,” tutur Ia usai konferensi pers di kantor Apindo, Jakarta Selatan, Jumat (31/5).

Ia mengatakan usulan dibentuknya Kementerian Perumahan Sebelumnya Sesuai ketentuan roadmap Apindo.

Lebih lanjut, Shinta berharap pemerintah dapat lebih Mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan, di mana sesuai pp terkait Merupakan sebesar maksimal 30 persen atau Rp138 triliun.

Pasalnya, aset JHT sebesar Rp460 triliun dianggap bisa digunakan untuk program MLT perumahan bagi pekerja mengingat ketersediaan dana MLT yang sangat besar dan dinilai belum maksimal pemanfaatannya.

Pihak Apindo sebelumnya Bahkan Sebelumnya mengirim surat kepada Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi masukan sejak Perundang-Undangan Tapera diterbitkan pada 2016. Bertolak belakang dengan, Sampai saat ini Di waktu ini belum ada tanggapan atas upaya tersebut.

“Kamu bersama buruh mencoba Menyediakan masukan lebih konkret kepada pemerintah. Sebelumnya Sebelumnya (disampaikan), tapi Bisa jadi pemerintah tidak mendengar apa yang kami sampaikan. Tapi kami tidak give up, kami Akan segera kembali Menyediakan masukan,” kata Ia.

Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru terkait iuran untuk program Tapera bagi seluruh pekerja. Iuran tersebut Akan segera memotong gaji 2,5 persen per bulan PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, Sampai saat ini pegawai swasta.

Kebijakan pemotongan gaji para pekerja untuk program Tapera itu pun menuai polemik. Pasalnya, kebijakan itu dinilai semakin menambah beban hidup masyarakat di tengah lesunya ekonomi negara.

(del/sfr)