Ramai Diprotes, Pemerintah Belum Kasih Sinyal Batalkan Tapera

—

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mewajibkan seluruh pegawai Dianjurkan mengikutinya menuai Penolakan di masyarakat. Kendati, Sampai saat ini Pada saat ini Bahkan pemerintah belum memberi sinyal bakal membatalkan kebijakan tersebut.

Kebijakan Tapera bersifat Dianjurkan bagi seluruh pekerja berlaku mulai 2027. Adapun iuran itu Berniat memotong 3 persen dari gaji pegawai.

Hal ini sesuai titah Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) melalui PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Kebijakan pemotongan gaji para pekerja untuk program Tapera itu pun menuai polemik. Pasalnya, kebijakan itu dinilai semakin menambah beban hidup masyarakat di tengah lesunya ekonomi negara.

Meski begitu, pemerintah seolah tak mendengar keluhan masyarakat. Mereka malah gencar mensosialisasikan program yang menjanjikan kepemilikan rumah bagi para pesertanya itu.

Pembantu Presiden Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan masih fokus melakukan sosialisasi kepada pekerja dan pengusaha terkait Tapera Sampai saat ini akhir tahun. Disebabkan oleh itu, ia belum mempertimbangkan penundaan implementasi program tersebut bagi pekerja swasta dari tenggat waktu 2027.

Ida menjelaskan sosialisasi tersebut dilakukan melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional alias LKS Tripnas. Lembaga itu Terfavorit karena Pernah berlangsung menghadirkan representasi pihak pengusaha dan pekerja secara Pada saat yang sama.

“Saya kira di PP (Peraturan Pemerintah)-nya disebutkan bahwa itu Berniat berlaku nanti selambat-lambatnya 2027. Hari Ini saya minta kepada Bu Dirjen (Indah Anggoro Putri) untuk melakukan sosialisasi,” tutur Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

“Tidak hanya sosialisasi, tapi Bahkan melakukan public hearing… Kita sosialisasi sambil mendengarkan pandangannya,” sambung Ia.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) Astera Primanto Bhakti mengatakan peserta Tapera Berniat dijanjikan dengan insentif khusus untuk mendorong sektor perumahan.

“Saya sampaikan masyarakat Bahkan mendapatkan berbagai insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang tentunya ini bisa membuat sektor perumahan bisa lebih kuat,” kata Astera dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Rabu (5/6).

Bentuk insentif yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) seperti insentif Retribusi Negara Sampai saat ini bantuan administrasi. Hal ini didorong untuk membuat penyediaan rumah menjadi lebih kuat.

“Insentif-insentif yang diberikan, baik dari segi Retribusi Negara, kemudian Bahkan ada bantuan administrasi dan lain-lain,” tuturnya lebih lanjut.

Sementara itu, Pembantu Presiden Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penerapan simpanan Dianjurkan Tapera bisa saja diundur Manakala diusulkan Wakil Rakyat. Basuki yang Bahkan menjabat Ketua Komite BP Tapera mengaku Berniat berbicara dengan Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani soal peluang penundaan ini.

“Kalau ada usulan Wakil Rakyat, misalnya untuk diundur, saya Pernah kontak dengan Bu Menkeu, kita Berniat ikut,” katanya di Gedung Wakil Rakyat, Kamis (6/6).

Ia Bahkan mengatakan program BP Tapera tak Dianjurkan tergesa-gesa diterapkan. Ia pun menyesal program tersebut menuai polemik.

“Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesal betul,” katanya.

Meskipun demikian, ia mengatakan keputusan Tapera Berniat ditentukan dalam Undang-undang.

“Kenapa kita Dianjurkan saling berbenturan gitu, enggak lah,” ujarnya.

(mrh/sfr)