Reformasi Bantuan Pemerintah BBM 2025 Bisa Hemat Rp67 T APBN

—

Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) menilai reformasi Bantuan Pemerintah bahan bakar minyak (BBM) Dianjurkan tetap dilakukan pada 2025. Ini diklaim bisa menghemat anggaran Bantuan Pemerintah sebesar Rp67,1 triliun per tahun.

Merujuk pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, pengendalian Bantuan Pemerintah serta kompensasi atas solar dan pertalite yang berkeadilan dapat ditetapkan dengan pengendalian kategori konsumen.

Menurut Kementerian Keuangan, Di waktu ini solar dan pertalite dijual di bawah harga keekonomiannya sehingga mengakibatkan kompensasi yang Dianjurkan dibayar oleh APBN.

“Volume konsumsi solar dan pertalite terus meningkat, demikian Bahkan beban Bantuan Pemerintah dan kompensasinya, serta mayoritas dinikmati oleh rumah tangga kaya,” kata Kementerian Keuangan seperti dikutip pada Kamis (23/5).

Di sisi lain, polusi udara yang bersumber dari gas buang kendaraan menduduki posisi teratas sekitar 32-57 persen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mengendalikan konsumsi BBM.

Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi solar dan pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

“Keseluruhan simulasi reformasi Bantuan Pemerintah dan kompensasi energi ini diproyeksikan Akan segera menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp67,1 triliun per tahun,” kata Kementerian Keuangan.

Kendati, transformasi Bantuan Pemerintah dan kompensasi energi Dianjurkan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat serta momentum yang tepat.

Kementerian Keuangan menilai tujuan utama dari transformasi Bantuan Pemerintah dan kompensasi energi bukanlah efisiensi anggaran, melainkan mendorong peran APBN yang lebih berkeadilan untuk Membantu pembangunan yang berkelanjutan, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan.

Khusus BBM, Kementerian Keuangan menyebut arah kebijakan Bantuan Pemerintah pada 2025 seperti melanjutkan pemberian Bantuan Pemerintah tetap dilakukan untuk BBM solar dan Bantuan Pemerintah selisih harga untuk minyak tanah. Hal ini disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan.

Lalu, melanjutkan kebijakan Bantuan Pemerintah BBM tepat sasaran. Untuk Mengoptimalkan efisiensi belanja Bantuan Pemerintah, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan disertai registrasi konsumen penggunanya.

“Untuk memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar kementerian/lembaga dan dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait,” imbuh Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi Bantuan Pemerintah energi cukup fluktuatif selama periode 2019-2023. Bantuan Pemerintah energi menunjukkan pertumbuhan rata-rata 3,1 persen, dari sebesar Rp136,9 triliun pada 2019 menjadi sebesar Rp164,3 triliun pada 2023.

Seandainya dibandingkan tahun 2022, realisasi Bantuan Pemerintah energi pada 2023 mengalami penurunan sebesar 4,4 persen atau sebesar Rp7,6 triliun, terutama dipengaruhi oleh turunnya harga.

Adapun realisasi Bantuan Pemerintah energi sampai dengan kuartal I 2024 Sebanyaknya Rp27,9 triliun. Ini mencapai 14,7 persen terhadap APBN 2024.

(mrh/asa)

[Gambas:Video CNN]