Siap-siap, Biaya Listrik Orang Kaya Bakal Naik Lagi?

—

Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) mengungkapkan Biaya Listrik (TDL) untuk pelanggan 3.500 VA ke atas dan golongan pemerintah Harus dinaikkan. Hal ini sebagai upaya transformasi Bantuan Pemerintah dan kompensasi energi untuk APBN yang lebih baik.

Rencana itu diketahui dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025. Dalam dokumen tersebut menyatakan pelanggan listrik dengan daya 3500 VA ke atas merupakan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

“Menyajikan kompensasi kepada golongan tarif ini sangat bertentangan dalam dengan prinsip distribusi APBN, sehingga Pernah berlangsung sewajarnya tarif untuk golongan pelanggan ini dapat disesuaikan,” kata Kementerian Keuangan seperti dikutip pada Sabtu (23/5).

Menurut Kementerian Keuangan, kebijakan penyesuaian tarif untuk pelanggan rumah tangga 3.500 VA ke atas dan golongan pemerintah ini relatif mudah diimplementasikan. Hal ini sebagaimana Pernah dilakukan di 2022 dengan dampak sosial dan ekonomi yang kecil dan terkendali.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi Bantuan Pemerintah listrik selama periode 2019-2023 cenderung fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,7 persen per tahun, dari Rp52,7 triliun pada 2019 menjadi Rp68,7 triliun pada 2023.

Bila dilihat pada 2023, realisasi Bantuan Pemerintah listrik cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dikarenakan fungsinya sebagai shock absorber untuk menyerap dampak dari Fluktuasi Harga Barang dan Jasa dan pelemahan Nilai Mata Uang Nilai Mata Uang Nasional.

“Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta Membantu aktivitas Usaha terutama untuk usaha kecil dan menengah serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintah,” imbuh Kementerian Keuangan.

Apalagi cukup tingginya angka Bantuan Pemerintah pada 2023 Bahkan disebabkan komitmen pemerintah untuk mencapai target pengurangan emisi dengan mengembangkan pembangkit berbasis EBT serta mencapai target rasio elektrifikasi nasional.

Adapun realisasi Bantuan Pemerintah energi sampai dengan kuartal I 2024 Sebanyaknya Rp27,9 triliun. Ini mencapai 14,7 persen terhadap APBN 2024.

“Volatilitas harga Barang Dagangan yang Di waktu ini terjadi berpotensi membebani APBN,” kata Kementerian Keuangan.

(mrh/sfr)