Skor-Skor Penting Hasil Rakernas V PDIP, Singgung Kekuatan Penyeimbang

—

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP menghasilkan total 17 rekomendasi eksternal menyikapi situasi dinamika politik nasional dalam beberapa waktu terakhir.

Sebanyak 17 Skor rekomendasi itu disampaikan Sesuai ketentuan hasil rapat internal partai yang digelar selama tiga hari mulai 24-26 Mei di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pada hari terakhir penutupan Rakernas dan memuat Sebanyaknya Skor penting terkait arah partai ke depan. Dari total 17 rekomendasi, beberapa di antaranya turut menanggapi pelaksanaan Pemungutan Suara Rakyat dan Pilpres 2024 lalu.

Rakernas Bahkan membahas soal arah atau sikap politik PDIP ke depan, termasuk rencana pelaksanaan Kongres partai yang Berencana digelar pada April 2025. CNNIndonesia.com merangkum Sebanyaknya Skor penting dari 17 rekomendasi hasil Rakernas. Berikut di antaranya:

Pemungutan Suara Rakyat 2024 terburuk dalam sejarah Sistem Pemerintahan

Rakernas V PDIP menilai Pemungutan Suara Rakyat dan Pilpres 2024 sebagai Pemungutan Suara Rakyat terburuk dalam sejarah Sistem Pemerintahan di Indonesia. Puan menyoroti penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, dan praktik money politics yang kian masif.

Merespons situasi itu, PDIP merekomendasikan peninjauan ulang sistem Pemungutan Suara Rakyat ke depan melalui pelembagaan Organisasi Politik, penguatan pers, dan masyarakat sipil.

“Rakenas V Partai menilai bahwa Pemungutan Suara Rakyat 2024 merupakan Pemungutan Suara Rakyat yang paling buruk dalam sejarah Sistem Pemerintahan Indonesia,” kata Puan saat membacakan Skor hasil Rakernas.

Harus kekuatan penyeimbang

Rakernas V PDIP Bahkan mendorong kekuatan penyeimbang atau check and balances untuk Mengoptimalkan kualitas Sistem Pemerintahan. PDIP karena itu mendorong perlakuan yang adil terhadap partai yang berada di dalam dan luar pemerintahan.

“Rakenas V Partai menilai untuk Mengoptimalkan kualitas Sistem Pemerintahan Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances)”.

Instruksi Gabungan

Sesuai ketentuan suara dan masukan para kader, Rakernas merekomendasikan kepada Megawati Soekarnoputri Supaya bisa kerja sama politik atau Gabungan hanya dilakukan dengan partai yang punya komitmen menjaga agenda reformasi.

Puan menyebut, keinginan itu disampaikan struktur kader mulai dari tingkat ranting, anak ranting, PAC, Sampai saat ini Sampai saat ini Dewan Perwakilan Daerah partai.

Minta maaf sikap kader langgar konstitusi

PDIP, melalui rekomendasi yang disampaikan Puan, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas prilaku kader yang tidak menjunjung etika politik dan melakukan Kartu peringatan konstitusi.

Rakernas karena itu mendorong perbaikan sistem rekrutmen, pelatihan, dan kaderisasi Supaya bisa perilaku kader tidak kembali terulang ke depan.

“Selanjutnya, Rakernas V Partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai, Supaya bisa apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemungutan Suara Rakyat 2024 tidak terulang kembali,” kata Puan.

Mega dapat mandat tentukan sikap politik partai

Rakernas V PDIP memberi mandat kepada Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap politik partai pada pemerintahan mendatang. Syarat itu tertuang dalam Pasal 15 AD/ART partai.

Puan mengatakan bahwa keteguhan sikap pemimpin partai penting untuk menghadapi transisi pemerintahan ke depan.

“Oleh karena itu Rakernas V Partai Menyajikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan Syarat Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik Partai terhadap pemerintah”.

Meskipun demikian demikian pada kesempatan itu, PDIP belum menentukan sikapnya untuk berada di dalam atau luar pemerintahan. Megawati dalam pidatonya mengatakan dirinya masih melakukan kalkulasi politik.

“Dianjurkan dihitung secara politik loh,” kata Mega disambut tepuk tangan kader.

Rakernas sepakat dorong Megawati lanjutkan ketua umum

Rakernas V PDIP Bahkan memberi mandat kepada Megawati Soekarnoputri untuk melanjutkan posisinya sebagai Ketua Umum. Secara resmi, penentuan posisi ketua umum partai untuk periode lima tahun ke depan Berencana dibahas dalam Kongres VI pada 2025.

“Rakenas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025”.

(thr/isn)