Syarat dan Syarat Mendapatkan Angsuran Pembayaran PBB-P2

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Bapenda mengumumkan bahwa pembayaran Retribusi Negara Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat diangsur sesuai Syarat pada bab IV pasal 14 dan 15 Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2024.

Adapun pembayaran Retribusi Negara yang dapat diangsur Merupakan PBB-P2 yang Dianjurkan dibayar pada tahun Retribusi Negara 2024 dan tunggakan PBB-P2 dari tahun Retribusi Negara 2013 Sampai saat ini tahun Retribusi Negara 2023.

Untuk mendapatkan angsuran itu, Sangat dianjurkan Retribusi Negara diharuskan mengajukan permohonan melalui website pajakonline.jakarta.go.id, paling lambat pada 31 Juli 2024.

“Pada pasal 14 ayat 1 dan 2 dari peraturan ini menjelaskan bahwa Sangat dianjurkan Retribusi Negara dapat mengajukan permohonan pembayaran pokok secara angsuran,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny.

Syarat dan Syarat Pengajuan Angsuran

Ada Sebanyaknya Syarat yang Dianjurkan dipenuhi Sangat dianjurkan Retribusi Negara Supaya bisa mendapatkan kesempatan mengangsur PBB-P2 seperti berikut ini:

Sangat dianjurkan Retribusi Negara tidak mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pokok atas SPPT yang dimohonkan pembayaran pokok secara angsuran.

PBB-P2 yang Dianjurkan dibayar paling sedikit sebesar Rp100 juta.

Pembayaran dapat diberikan paling banyak 10 kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu sebelum berakhirnya tahun 2024.

Terlebih lagi, Danny mengingatkan bahwa permohonan pembayaran pokok secara angsuran dapat diajukan tanpa adanya syarat bebas tunggakan Retribusi Negara daerah.

Proses Persetujuan Permohonan

Dalam proses persetujuan permohonan untuk mengangsur pembayaran PBB-P2, ada Syarat yang Dianjurkan dipenuhi seperti pada pasal 15 yang mengatur proses tindak lanjut dari pemohon, seperti berikut:

Penerbitan Keputusan: Permohonan pembayaran pokok secara angsuran yang memenuhi syarat dan Syarat Akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitkan keputusan pembayaran pokok secara angsuran.

Keputusan Elektronik: Keputusan Akan segera diberikan secara elektronik dan dapat diunduh, serta dicetak secara mandiri oleh Sangat dianjurkan Retribusi Negara.

Penolakan Permohonan: Manakala permohonan pembayaran pokok secara angsuran tidak memenuhi Syarat, maka permohonan Akan segera ditolak dengan tindak lanjut berupa pemberitahuan melalui notifikasi secara elektronik yang berisi alasan penolakan.

Lebih jauh, Morris Danny mengingatkan bahwa pembayaran pokok PBB-2 Akan segera sangat bermanfaat bagi para Sangat dianjurkan Retribusi Negara.

“Manfaat angsuran pembayaran pokok PBB sangat signifikan bagi Sangat dianjurkan Retribusi Negara. Pertama, hal ini memudahkan Sangat dianjurkan Retribusi Negara dalam melunasi kewajiban PBB dengan lebih teratur dan terencana,” katanya.

Terlebih lagi, angsuran ini Bahkan bermanfaat bagi Sangat dianjurkan Retribusi Negara untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran, serta dapat meringankan finansial, khususnya bagi warga yang memiliki jumlah PBB-P2 besar.

Dengan sistem angsuran pembayaran yang dapat dibayarkan secara bertahap Sampai saat ini 10 kali, Bapenda berharap kelonggaran ini memudahkan masyarakat Sangat dianjurkan Retribusi Negara membayar PBB-P2.

(rea/rir)