Wakil Rakyat Cecar ESDM soal Bantuan Pemerintah Listrik 6,1 Juta Pelanggan Salah Sasaran

—

Komisi VII Wakil Rakyat RI mencecar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Parada Hutajulu terkait Bantuan Pemerintah listrik ke 6,1 juta pelanggan tak tepat sasaran.

Anggota Komisi VII Wakil Rakyat RI Fraksi PKS Diah Nurwitasari menyoroti penemuan oleh Kementerian ESDM per 2022 tersebut. Ia heran mengapa sejak diberitakannya temuan itu Sampai saat ini Hari Ini belum ada pengurangan jumlah pelanggan tak tepat sasaran.

Bahkan, Diah mencatat ada kenaikan jumlah penerima Bantuan Pemerintah listrik pada kelompok pelanggan 900 VA .

“Jadi artinya kalau berita itu benar, berarti tidak ada yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mengoreksi jumlah penerima Bantuan Pemerintah. Tidak ada upaya serius untuk memperhatikan mencari siapa yang berhak untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah (dan) siapa yang tidak,” tuturnya dalam rapat dengar pendapat dengan Ditjen Gatrik, Senin (3/6).

Ia menilai anggaran yang dikeluarkan Akan segera merugikan sektor lainnya Bila target Bantuan Pemerintah tidak tepat. Diah pun mempertanyakan apakah Pernah berlangsung ada langkah serius dari Ditjen Gatrik untuk memperbaiki persoalan tersebut.

Menjawab hal tersebut, Jisman membenarkan ada sekitar 6 juta pelanggan Bantuan Pemerintah listrik yang tak tepat sasaran.

“Betul Bu Diah, ada 6 jutaan,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah sampai hari ini Ditjen Gatrik masih dalam proses pendataan untuk menyelesaikan persoalan dua tahun yang lalu itu, Jisman mengakui masih belum membuat kebijakan untuk menangani masalah tersebut.

“Karena belum ada keinginan dari pemerintah untuk mencabut itu. Karena kami berpikiran bahwa kalau memang Ia mampu, 450 VA, Ia Akan segera menderita. Jadi belum ada,” jawab Jisman.

“Begini Pak, kalau Bapak berkata tadi bahwa mereka Jelas Akan segera menderita karena terbatas, ya dalam tanda kutip ya Pak ya, itu urusan mereka. Tapi persoalannya yang digunakan Merupakan uang negara. Yang digunakan Merupakan uang rakyat yang untuk digunakan untuk Bantuan Pemerintah tersebut. Artinya kita Akan segera Setiap Saat berusaha supaya tepat sasaran biar yang memang berhak menerima Bantuan Pemerintah untuk mendapatkan haknya,” tegas Diah.

“Tapi yang misalnya yang tidak tepat sasaran ini kan Dianjurkan ditindaklanjuti lebih jauh. Pertanyaan saya kan tadi sejak 2022 sampai Hari Ini ini apa yang Pernah berlangsung dilakukan, berarti Akhirnya belum ada yang dilakukan terhadap yang enam juta ini gitu,” ujar Ia.

Jisman pun menjawab Sekalipun nanti ada kebijakan perubahan Bantuan Pemerintah, ia Sangat dianjurkan melaporkan kepada Komisi VII untuk mendapatkan persetujuan terlebih Di masa lampau sebelum bertindak.

“Sehingga ya kami Akan segera melaporkan kepada pimpinan apakah ini nanti Akan segera kita laporkan ke Bapak Ibu untuk mendapatkan persetujuan Seandainya nanti Pernah berlangsung firm dan Pernah berlangsung siap untuk dilakukan transformasi terhadap penerima Bantuan Pemerintah ini,” ujar Jisman.

Tak hanya Diah, Anggota Komisi VII Wakil Rakyat RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari Bahkan mempertanyakan apa kewenangan kebijakan yang Pernah berlangsung dilakukan oleh Kementerian ESDM, dalam hal ini Dirjen Gatrik untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Ratna Bahkan mempertanyakan mengapa sejak dirinya duduk di kursi Komisi VII, ia belum pernah menerima laporan terkait data ini.

“Yang berikutnya, kalaupun ada temuan semacam ini, kami di Komisi VII ini, saya yakin sangat sepakat kalau misalnya Kementerian ESDM ini Menyajikan rekomendasi entah ini dicabut subsidinya atau yang lain gitu loh,” tegas Ia.

Anggota Komisi VII Wakil Rakyat RI Fraksi Golkar Dyah Roro Esti pun berpendapat serupa. Ia mengatakan bahwa adanya kurang lebih 6,1 juta pelanggan yang tidak berhak mendapatkan Bantuan Pemerintah listrik Merupakan masalah yang sangat besar.

Ia berharap pemerintah Sampai saat ini pihak Wakil Rakyat RI ikut berintrospeksi diri untuk mengatasi hal ini.

“Bagaimana kemudian kita bisa mengubah dan memperbaiki sistem yang selama ini Pernah berlangsung seperti ini. Karena kita sebagai wakil rakyat itu setiap hari ketemunya dengan masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan, tapi ternyata mereka dirampas hak tersebut. Ini tidak adil,” kata Roro.

Roro meminta Ditjen Gatrik untuk betul-betul merencanakan Supaya bisa bagaimana Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang berhak direlokasi kepada mereka yang berhak.

Pada 2022, Kementerian ESDM mengakui Bantuan Pemerintah listrik ke 6,1 juta pelanggan tak tepat sasaran selama ini.

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agung Pribadi, pemerintah Menyajikan Bantuan Pemerintah listrik kepada seluruh pelanggan rumah tangga 450 volt ampere (VA) dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Total pelanggan 450 VA tercatat 24,3 juta kala itu. Bertolak belakang dengan, hanya 9,5 juta pelanggan yang masuk dalam DTKS. Pemerintah kemudian melakukan survei terhadap 14,8 juta pelanggan 450 VA yang tak masuk dalam DTKS.

Hasilnya, dari pelanggan yang Pernah berlangsung disurvei itu, cuma 50,1 persen yang Pada dasarnya berhak menerima Bantuan Pemerintah listrik. Sementara, 49,9 persen atau 6,1 juta pelanggan tak berhak menerima Bantuan Pemerintah.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan pemerintah dan Wakil Rakyat Baru saja membahas pengalihan pelanggan rumah tangga dari 450 VA menjadi 900 VA. Bertolak belakang dengan, pembahasan ini belum final.

(del/sfr)